[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4ba589f-8e33-4f31-a4ed-b3f3c7e781cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat \r\nPerbelanjaan dan Toko Swalayan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2025","number","4","year","2025","published_date","2025-05-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karawang","place_of_enactment","Karawang","theme","Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat \r\nPerbelanjaan dan Toko Swalayan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGEMBANGAN - PENATAAN DAN PEMBINAAN - PASAR RAKYAT - PUSAT PERBELANJAAN - DAN TOKO SWALAYAN
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD 2025 (4) : 21 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat \r\nPerbelanjaan dan Toko Swalayan\r\n
ABSTRAK:	\n \n keberadaan pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, kecil \r\ndan menengah serta pusat perbelanjaan dan toko swalayan \r\nagar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang \r\nekonomi kerakyatan perlu pemanfaatan dan pengelolaan \r\nsecara optimal dengan memperhatikan prinsip demokrasi \r\nekonomi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas dan \r\nkekhususan potensi daerah sehingga dapat meningkatkan \r\nkesejahteraan masyarakat;seiring dengan perkembangan pembangunan daerah \r\nberdampak terhadap perkembangan usaha perdagangan \r\njejaring dalam skala kecil, menengah dan besar, sehingga \r\ndiperlukan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat, \r\nkoperasi, usaha, mikro, kecil dan menengah agar mampu \r\nberkembang dan saling menguntungkan melalui kemitraan \r\nyang sehat antara pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, kecil \r\ndan menengah dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; pasar rakyat merupakan salah satu sendi \r\nperekonomian masyarakat keberadaannya perlu ditata dan \r\ndilindungi agar tercipta pasar aman, nyaman dan tertib \r\nbersinergi dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dalam melindungi pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, \r\nkecil dan menengah melalui upaya penataan dan \r\npemberdayaan, sehingga terjadi sinergi dengan pusat \r\nperbelanjaan dan toko swalayan, dalam rangka pemenuhan \r\nkewajiban perizinan berusaha, kepastian berusaha serta \r\ndalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan \r\nperaturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah \r\nnomor 20 tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar \r\nPerbelanjaan Toko Swalayan sudah tidak sesuai dengan \r\nkondisi yang ada pada saat ini sehingga perlu diganti; erlu \r\nmenetapkan sebuah Peraturan Daerah tentang \r\nPengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, \r\nPusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir \r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan \r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; \n Dalam \r\nPeraturan Daerah ini diatur tentang \r\npengembangan, penatana dna pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan menetapkan \r\nbatasan istilah yang digunakan dalam \r\npengaturannya. Diatur tentang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, kemitraan usaha, tenaga kerja, waktu pelayanan, pembinaan, pengawasan dan penyidikan, larangan, sanksi administratif\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2025. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan \r\ndaerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan \r\nPasar Perbelanjaan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten \r\nKarawang Tahun 2016 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak \r\nberlaku. \n 21 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Perbelanjaan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 20).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kabupaten Karawang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi kerakyatan, melindungi dan memberdayakan pasar rakyat serta UMKM, dan mewujudkan pasar yang aman, nyaman, tertib, dan berwawasan lingkungan.

\n\n

Pasar Rakyat: Diatur mengenai pengelolaan oleh berbagai pihak (Pemerintah Daerah, BUMD, Pemerintah Desa, BUMDes, swasta, koperasi), tipe pasar (Utama dan Pilihan dengan berbagai kriteria luas lahan dan jumlah pedagang), pembangunan/pengembangan/relokasi (wajib mengacu RTRW dan RDTR, memperhatikan sanitasi, parkir, ruang terbuka hijau, dan fasilitas disabilitas), pendataan pelaku usaha, serta hak dan kewajiban pelaku usaha.

\n\n

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan: Diatur mengenai bentuk (pertokoan, mal, plaza untuk pusat perbelanjaan; minimarket, supermarket, department store, hypermarket, grosir untuk toko swalayan), pendirian (oleh berbagai pihak, wajib mengacu RTRW, RDTR, dan peraturan zonasi, memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, parkir, sanitasi, dan fasilitas disabilitas), lokasi dan jarak (batasan lokasi berdasarkan jenis jalan dan kawasan, jarak minimum dari pasar rakyat dan toko eceran tradisional), batasan luas lantai, dan perizinan.

\n\n

Kemitraan Usaha: Pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib bermitra dengan UMKM dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat, atau penerimaan produk berdasarkan perjanjian tertulis. Prioritas penempatan UMKM adalah pelaku usaha di sekitar lokasi. UMKM wajib menjaga lingkungan dan menaati peraturan.

\n\n

Tenaga Kerja: Pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib menggunakan tenaga kerja WNI, kecuali untuk posisi pimpinan atau tenaga ahli yang dapat diisi oleh WNA sesuai peraturan perundang-undangan.

\n\n

Waktu Pelayanan: Diatur mengenai batasan waktu operasional pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

\n\n

Pembinaan: Bupati melalui perangkat daerah melakukan pembinaan terhadap pengelola pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan, meliputi peningkatan profesionalisme, pemberdayaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, penerapan perlindungan konsumen, dan fasilitasi kemitraan.

\n\n

Pengawasan dan Penyidikan: Kewenangan pengawasan dilakukan terhadap perizinan, perdagangan barang yang diawasi, penggunaan label berbahasa Indonesia, pendaftaran barang, penerapan SNI, penyimpanan barang kebutuhan pokok, perdagangan melalui sistem elektronik, dan pelaksanaan kemitraan. Pelaku usaha wajib memberikan data dan informasi yang dibutuhkan.

\n\n

Larangan: Terdapat larangan terkait pengelolaan pasar tanpa izin, perusakan fasilitas, parkir di luar area yang disediakan, penyimpanan barang berbahaya, penggunaan jalan atau ruang milik jalan untuk kegiatan usaha, dan perubahan tempat usaha tanpa izin.

","transitional_provisions","1. Segala bentuk perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.\n2. Pelaku usaha Toko Swalayan yang telah melakukan usaha/kegiatan dan belum memiliki Izin Usaha Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dapat diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha apabila lokasi Toko Swalayan sesuai dengan tata ruang.\n3. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mengajukan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 6 bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian kegiatan usaha, denda, dan pencabutan izin usaha.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Karawang No. 20 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/139170/perda-kab-karawang-no-20-tahun-2016","c64ca7cd-c335-4d1d-9c8b-08732e550204","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARAWANG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KARAWANG REGENCY
NUMBER 4 OF 2025
ABOUT
DEVELOPMENT, ARRANGEMENT AND GUIDANCE OF PEOPLE'S MARKETS, CENTERS
SHOPPING AND SELF-SERVICE STORES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARAWANG,

Considering :

that the existence of people's markets, cooperatives, micro, small and medium enterprises as well as shopping centers and self-service stores in order to improve the standard of living of the community in the people's economic sector requires optimal utilization and management by paying attention to the principles of economic democracy, equality, justice, accountability and the specificity of regional potential so as to improve people's welfare;
that along with the development of regional development, it has an impact on the development of networked trade businesses on a small, medium and large scale, so it is necessary to protect and empower people's markets,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4ba589f-8e33-4f31-a4ed-b3f3c7e781cc","actionData","errors"]