[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e477e109-0197-49c5-8644-8342f278aa6e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi","short_title","Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024","number","55","year","2024","published_date","2024-10-10","effective_date","2024-10-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","df8dbca1-5fdc-4ceb-a7ec-94393d4e1930","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi","short_name","Permendikbudriset","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pencegahan - Penanganan - Kekerasan - Lingkungan Perguruan Tinggi
2024
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi NO. 55, BN 2024 (676); 43 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TENTANG Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,\r\ndan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan\r\ndan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan\r\nPerguruan Tinggi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan\r\ndan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 4 Tahun 2014; Perpres Nomor 4 Tahun 2014; Perpres 62 Tahun 2021; Permendikbud Nomor 28 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur mengenai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, dengan sasaran a. Warga Kampus;\r\nb. Pemimpin Perguruan Tinggi; dan\r\nc. Mitra Perguruan Tinggi; bentuk kekerasan; pencegahan dan penanganan kekerasan; satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan; tata cara penanganan kekerasan; pemulihan; hak korban, saksi, dan terlapor; pengelolaan data kekerasan; penghargaan; dan pendanaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2024. \n Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri\r\nPendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun\r\n2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual\r\ndi Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2021 Nomor 1000), dicabut dan dinyatakan\r\ntidak berlaku. \n 43 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, yang dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan dan kebutuhan akan lingkungan tridharma yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Kebijakan ini mencakup berbagai bentuk kekerasan seperti fisik, psikis, perundungan, seksual, diskriminasi, intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik.

Peraturan ini mengatur tanggung jawab Warga Kampus, Pemimpin Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan melaporkan dugaan kekerasan. Perguruan Tinggi diwajibkan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, serta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung. Kementerian juga berperan dalam menyusun kebijakan, memberikan pelatihan, dan mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan.

Peraturan ini juga mengatur tata cara penanganan kekerasan, mulai dari pelaporan, tindak lanjut, pemeriksaan, hingga penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Sanksi administratif diberikan kepada pelaku kekerasan, dan terdapat mekanisme pengajuan keberatan jika ada pihak yang merasa tidak adil. Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya pemulihan bagi korban dan saksi, serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

","transitional_provisions","1. Satuan Tugas yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sampai dengan masa tugas Satuan Tugas berakhir.\n2. Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.\n3. Dalam hal jumlah anggota Satuan Tugas sebagai dimaksud pada angka 1 belum memenuhi jumlah minimal 7 (tujuh) orang, Pemimpin Perguruan Tinggi melakukan penambahan anggota Satuan Tugas sesuai dengan Peraturan Menteri ini.\n4. Laporan dugaan Kekerasan seksual yang dilaporkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan pemeriksaan, penanganan Kekerasan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n5. Laporan dugaan Kekerasan seksual yang dilaporkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dilakukan pemeriksaan, Penanganan Kekerasan seksual menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.","sanctions","1. Sanksi administratif dapat diberikan kepada anggota Satuan Tugas yang melanggar kewajiban, berupa teguran tertulis atau pemberhentian dari jabatan keanggotaan Satuan Tugas.\n2. Pemimpin Perguruan Tinggi yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau pemberhentian dari jabatan Pemimpin Perguruan Tinggi.\n3. Sanksi administratif juga diatur bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan Mitra Perguruan Tinggi yang melakukan Kekerasan, dengan tingkatan sanksi yang berbeda-beda (ringan, sedang, berat) sesuai dengan jenis pelanggaran.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permendikbudriset No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/188450/permendikbudriset-no-30-tahun-2021","7b74ed8c-87fb-4d4c-9163-aca8825bebb1","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH, AND TECHNOLOGY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 55 OF 2024
CONCERNING
PREVENTION AND HANDLING OF VIOLENCE IN THE ENVIRONMENT OF
HIGHER EDUCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH, AND TECHNOLOGY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the increasing violence in various forms occurring in higher education environments, and to ensure the implementation of tridharma that is friendly, safe, inclusive, equal, and free from violence, requires efforts to prevent and handle violence by expanding the forms of violence;
that Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments is no longer in accordance with the needs and legal developments, so it needs to be replaced;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e477e109-0197-49c5-8644-8342f278aa6e","actionData","errors"]