[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e46b789c-1c42-46d5-9022-0be5109fc33a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-02-09","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan","place_of_enactment","Andoolo","theme","Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi-Parkir-Di Tepi Jala-Umum
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2011/No. 10, LL 17 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat guna\r\nmenunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sekalfgus peningkatan pendapatan asli daerah perlu mengatur penggunaan parkir di tepi jalan umum. untuk memberikan pelayanan penggunaan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Konawe Selatan, perlu adanya pedoman pengaturan, penertiban terhadap pengenaan objek retribusi. untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.\r\n\r\n \n Dasar Hukum :\r\n1.\tUndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 3209 );\r\n2.\tUndang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);\r\n3.\tUndang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n4.\tUndang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4267);\r\n5.\tUndang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);\r\n6.\tUndang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);\r\n7.\tUndang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);\r\n8.\tUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n9.\tUndang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n10.\tUndang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik fndonesia Nomor 5059);\r\n11.\tUndang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);\r\n12.\tPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);\r\n13.\tPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);\r\n14.\tPeraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);\r\n15.\tPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n16.\tPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);\r\n17.\tPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);\r\n18.\t Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 110 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);\r\n19.\tPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);\r\n20.\tPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 13); sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten KOnawe Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 5);\r\n21.\tPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1),\r\n \n Peraturan daerah ini mengatur tentang :\r\n1.\tKETENTUAN UMUM\r\n2.\tNAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI\r\n3.\tGOLONGAN RETRIBUSI\r\n4.\tCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA\r\n5.\tPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF\r\n6.\tSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI\r\n7.\tWILAYAH PUNGUTAN\r\n8.\tSAAT RETRIBUSI TERUTANG\r\n9.\tTATA CARA PEMUNGUTAN\r\n10.\tTATA CARA PEMBAYARAN\r\n11.\tTATA CARA PENAGIHAN\r\n12.\tSANKSI ADMINISTRASI\r\n13.\tINSENTIF PEMUNGUTAN\r\n14.\tPENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI\r\n15.\tTATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KERINGANAN, KEBERATAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI\r\n16.\tPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN\r\n17.\tKADALUWARSA PENAGIHAN\r\n18.\tKETENTUAN PIDANA\r\n19.\tKETENTUAN PENYIDIKAN\r\n20.\tKETENTUAN LAIN-LAIN\r\n21.\tKETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2011. \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Konawe Selatan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman pengaturan dan penertiban terhadap pengenaan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan tempat parkir tersebut. Retribusi parkir digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Tarif retribusi dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan parkir (rendah, sedang, tinggi) dan jenis kendaraan bermotor (sedan, jip, minibus, pikap, bus, truk, alat berat, sepeda motor, taksi). Terdapat juga tarif retribusi berlangganan untuk berbagai jenis kendaraan. Hasil retribusi disetor langsung ke kas daerah Kabupaten Konawe Selatan. Tata cara dan rincian penggunaan hasil retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib retribusi harus membayar secara tunai dan lunas, meskipun Bupati dapat memberikan izin untuk mengangsur dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, dan diberikan tanda bukti pembayaran.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[98,104],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Kab. Konawe Selatan No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/291609/perda-kab-konawe-selatan-no-8-tahun-2023","a77c6d85-0827-4e1b-b937-1324f7217a24",{"_99":105,"_101":106,"_36":107},"Perda Kab. Konawe Selatan No. 4 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/301277/perda-kab-konawe-selatan-no-4-tahun-2020","e7219b61-e049-4104-b92d-2c552b1fb8e4","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KONAWE REGENCY
NUMBER 10 OF 2011
CONCERNING
PARKING RETRIBUTION ON ROADSIDE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH KONAWE

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve public services to support the implementation of government, development and community as well as increasing local revenue, it is necessary to regulate the use of parking on the roadside;
that to provide parking service on the roadside in South Konawe Regency, there needs to be guidelines for regulating, controlling the imposition of retribution objects;
that to fulfill the intent of letters a and b above, it is necessary to regulate and stipulate it by a Regional Regulation of South Konawe Regency.

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e46b789c-1c42-46d5-9022-0be5109fc33a","actionData","errors"]