[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e459ceca-a8fd-4141-a8e5-4417f1f7adb1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 Tahun 2018","number","20/2/PBI/2018","year","2018","published_date","2018-03-01","effective_date","2018-03-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Bank Indonesia NO. 20/2/PBI/2018, BN 2018/NO 25; PERATURAN.GO.ID 13 HLM
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6050)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bank Indonesia ini mengatur perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mendukung efektivitas penerapan ketentuan pembawaan uang kertas asing, terutama terkait sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut.

Ketentuan substansial yang diatur meliputi:

Definisi: Perubahan definisi Uang Kertas Asing (UKA), Pembawaan UKA, Izin Pembawaan UKA, Badan Berizin, Persetujuan Pembawaan UKA, Daerah Pabean, Bank, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, PJPUR, PJPUR Terdaftar, dan Setiap Orang.
Larangan Pembawaan UKA: Setiap orang dilarang melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kecuali bagi Badan Berizin (Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank).
Persetujuan Pembawaan UKA: Badan Berizin wajib memperoleh Persetujuan Pembawaan UKA dari Bank Indonesia untuk Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Persetujuan ini meliputi persetujuan kuota per mata uang dan persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA.
Prosedur Permohonan Persetujuan: Badan Berizin mengajukan permohonan Persetujuan Pembawaan UKA kepada Bank Indonesia, dilengkapi dengan proyeksi kebutuhan UKA dan detail rencana Pembawaan UKA.
Penolakan Permohonan: Bank Indonesia dapat menolak permohonan Persetujuan Pembawaan UKA berdasarkan pertimbangan peruntukan, aspek historis, kondisi makroekonomi, dan/atau pertimbangan lainnya.
Pelaporan dan Pengawasan: Badan Berizin wajib menyampaikan laporan mengenai realisasi Pembawaan UKA. Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap Badan Berizin, baik secara tidak langsung maupun langsung.
Konversi UKA: Penetapan konversi UKA ke dalam rupiah menggunakan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Sanksi: Pengaturan mengenai sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan Pembawaan UKA.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dikenakan denda 10% dari jumlah UKA yang dibawa, maksimal Rp300.000.000,00.\n2. Badan Berizin yang melanggar Pasal 7 ayat (1) atau (3) dikenakan denda 10% dari jumlah UKA yang dibawa atau kelebihan UKA, maksimal Rp300.000.000,00, serta dapat dikenakan teguran tertulis, penghentian sementara Pembawaan UKA, atau pencabutan Izin Pembawaan UKA.\n3. Badan Berizin yang melanggar Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan/atau Pasal 14A dikenakan teguran tertulis, penghentian sementara Pembawaan UKA, atau pencabutan Izin Pembawaan UKA.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Peraturan BI No. 19/7/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/135771/peraturan-bi-no-197pbi2017-tahun-2017","0f4a77bf-3bcf-4e0f-a98b-1898686eab67","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

BANKING. BI. Indonesian Customs Area. Foreign. Banknotes. Carrying. Amendment. (Explanation in Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6185)

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER 20/2/PBI/2018
ON
AMENDMENT TO BANK INDONESIA REGULATION NUMBER 19/7/PBI/2017 CONCERNING THE CARRYING OF FOREIGN BANKNOTES INTO AND OUT OF THE INDONESIAN CUSTOMS AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in line with Bank Indonesia's objective to achieve and maintain the stability of the Rupiah's value, Bank Indonesia has the authority to conduct monetary control, one of which is carried out through regulating the traffic of carrying foreign banknotes into and out of the Indonesian customs area;
that to support the effectiveness of the implementation of the provisions on carrying foreign banknotes, adjustments to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e459ceca-a8fd-4141-a8e5-4417f1f7adb1","actionData","errors"]