[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e42df4c2-c4b8-4140-8840-bbd60bd2c480","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Barang Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2005","number","9","year","2005","published_date","2005-08-09","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Pengeloaan Barang Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

barang daerah - pengelolaan
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2005/No.9 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengeloaan Barang Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat perlu pengelolaan dengan baik dan benar yang pada akhirnya dapat mewujudkan Pengelolaan Barang Daerah yang memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 47 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan barang daerah dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang jenis barang, tugas dan fungsi, perencanaan dan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, inventarisasi, perubahan status hukum, pemanfaatan, pengamanan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pembiayaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi barang. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2005. \n 38 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan barang daerah yang memenuhi prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, dan objektivitas daerah. Pengelolaan barang daerah dilaksanakan terpisah dari pengelolaan barang pemerintah, dengan Kepala Daerah sebagai otoritas tertinggi yang dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, Kepala Unit Kerja, Bendaharawan Barang, dan Pengurus Barang.

Ketentuan substansial mencakup perencanaan, penentuan kebutuhan, dan penganggaran barang daerah yang disusun oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, meliputi standarisasi barang, kebutuhan barang, dan harga. Pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh panitia/pejabat pengadaan yang ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Penerimaan barang dari pihak ketiga (hibah, bantuan, sumbangan) diserahkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bagian Umum Perlengkapan. Penyimpanan dan penyaluran barang diatur, dengan bendaharawan barang bertanggung jawab atas administrasi pembendaharaan barang daerah. Pemeliharaan barang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan.

Inventarisasi barang dilakukan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan sebagai pusat inventaris barang, dengan sensus barang daerah dilaksanakan minimal sekali dalam 5 tahun. Perubahan status hukum barang daerah meliputi penghapusan barang yang rusak atau tidak efisien, yang dapat dilakukan melalui penjualan/pelelangan, tukar menukar, sumbangan/hibah, atau pemusnahan. Penjualan kendaraan dinas diatur, dengan prioritas penjualan kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatan berakhir. Pemanfaatan barang daerah dapat dilakukan melalui penyewaan, kerjasama dengan pihak ketiga, atau swadana. Pengamanan barang daerah dilakukan secara fisik, administratif, dan tindakan hukum. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kota Banjar No. 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168944/perda-kota-banjar-no-11-tahun-2011","1c137bdb-1b36-4912-a1f8-e93c53735b62","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANJAR CITY

NUMBER : 9
YEAR : 2005
SERIES : E

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 9 OF 2005
CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that regional assets as one of the important elements in the context of government administration and public service need to be managed properly and correctly which ultimately can realize the Management of Regional Assets that meet the principles of democracy, community participation, equality and justice, accountability and objective conditions of the region;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate by a Regional Regulation.

In view of :

Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1960 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e42df4c2-c4b8-4140-8840-bbd60bd2c480","actionData","errors"]