[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3bc739a-14c4-4a8f-898d-e04c9614f25c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":-5,"_133":134},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014","number","46","year","2014","published_date","2014-09-24","effective_date","2014-09-26","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 46, BN.2014/No.1391, jdih.dephub.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Perhubungan ini menetapkan standar pelayanan minimal untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Standar ini dibedakan berdasarkan jenis pelayanan, yaitu angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan orang dengan tujuan tertentu (antar jemput, karyawan, permukiman, carter, dan sewa khusus), angkutan orang untuk keperluan pariwisata, dan angkutan orang di kawasan tertentu.

Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal. Untuk memastikan pemenuhan standar, dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum dan evaluasi serta monitoring secara berkala. Jika standar terpenuhi, diberikan stiker Standar Pelayanan Minimal. Pemenuhan standar ini menjadi persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan fisik, evaluasi, dan monitoring. Mereka juga berwenang memberikan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan minimal.

","transitional_provisions","1. Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek wajib menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.","sanctions","1. Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.\n3. Sanksi administratif dikenai oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.","revokes",[],"revoked_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Permenhub No. 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/104386/permenhub-no-118-tahun-2018","9dfb91cd-1e3b-4e10-912b-b28202168a29","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[116,120],{"_103":117,"_105":118,"_36":119},"Permenhub No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149209/permenhub-no-44-tahun-2019","c6122792-c111-4f8a-8c83-755e1ee58eba",{"_103":121,"_105":122,"_36":123},"Permenhub No. 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103408/permenhub-no-28-tahun-2015","60768b56-04b7-4894-900f-ba72ecc579a9","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 46 OF 2014
CONCERNING
MINIMUM SERVICE STANDARDS FOR THE CARRIAGE OF PERSONS
BY PUBLIC MOTOR VEHICLES NOT IN ROUTES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Law Number 22 of 2009 concerning Traffic
and Road Transportation (State Gazette of the Republic
of Indonesia Year 2009 Number 96, Supplement to the State
Gazette of the Republic of Indonesia

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 141 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Transportation concerning Minimum Service Standards for the Carriage of Persons by Public Motor Vehicles Not in Routes; \n \n
In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3bc739a-14c4-4a8f-898d-e04c9614f25c","actionData","errors"]