[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3b56590-7fb4-4ba2-a78e-d15da6c7ed44","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2020","number","47","year","2020","published_date","2020-08-14","effective_date","2020-10-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"b29923ee-d01e-49a8-bc99-057c35cf5b78","Kerja Sama Luar Negeri","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembebasan - Pajak - Pertambahan - Nilai - PPN - Penjualan - Barang Mewah - Perwakilan - Negara - Asing - Badan - Internasional - Pejabat
2020
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 47, LN.2020/No.195, TLN No. 6548, jdih.setkab.go.id : 11 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
ABSTRAK:	\n \n Pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada badan internasional serta pejabatnya perlu disesuaikan berdasarkan perjanjian internasionalnya dan kelaziman internasional. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. \n PP ini mengatur mengenai pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau\r\nPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor barang kena pajak yang dilakukan oleh: 1) Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan\r\nNegara Asing; dan 2) Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional. Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak kepada: 1) Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing; dan 2) Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2020. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya, dicabut dan dinyatakan\r\ntidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan perpajakan berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perjanjian internasional dan kelaziman internasional.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya. Pembebasan ini dapat diberikan berdasarkan asas timbal balik, perjanjian, atau kelaziman internasional. Pembebasan juga diatur berdasarkan rekomendasi dari menteri terkait dan dapat diterbitkan dalam bentuk Surat Keterangan Bebas Pajak. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pengembalian pajak yang telah dipungut dan pembayaran kembali pajak jika barang atau jasa dipindahtangankan atau dialihmanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap Badan Internasional yang telah mendapatkan pembebasan atau telah mendapatkan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pembebasan tersebut tetap diberikan sampai dengan berlakunya penetapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).","sanctions","1. Apabila Barang Kena Pajak yang atas perolehannya dibebaskan dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak diimpor atau diperoleh, pajak yang dibebaskan wajib dibayar kembali paling lama 1 bulan sejak saat Barang Kena Pajak dipindahtangankan. 2. Apabila Jasa Kena Pajak yang atas perolehannya dibebaskan dialihmanfaatkan kepada pihak lain, pajak yang dibebaskan wajib dibayar kembali paling lama 1 bulan sejak dialihmanfaatkan kepada pihak lain.","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PP No. 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5379/pp-no-47-tahun-2013","eed78891-dd0f-43b5-a5d4-c16a3313cecb","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 47 OF 2020
CONCERNING
GRANTING EXEMPTION FROM VALUE ADDED TAX OR VALUE
ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS
TO FOREIGN STATE REPRESENTATIVES AND INTERNATIONAL BODIES
AND THEIR OFFICIALS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the granting of tax facilities in the form of Value Added Tax exemption or Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods to international bodies and their officials has been regulated in Government Regulation Number 47 of 2013 concerning Granting Exemption from Value Added Tax or Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods to Foreign State Representatives and International Bodies and Their Officials;
that the granting of Value Added Tax exemption or Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods to international bodies

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3b56590-7fb4-4ba2-a78e-d15da6c7ed44","actionData","errors"]