For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas

Also known as: Perda Provinsi Kalimantan Selatan 13/2017 · Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 13 Tahun 2017 · Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017

Status:
Active
Effective Date:31 Oktober 2017Publication Date:30 Oktober 2017
Badan Usaha Milik Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas
LocationPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Effective Date31 Oktober 2017
Publication Date30 Oktober 2017
Place of EnactmentBanjarmasin

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas.

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan tersebut meliputi penghapusan ayat (5) Pasal 6, perubahan ayat (1) Pasal 19, dan penghapusan ayat (2) Pasal 20.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan karena beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Ketentuan Substansial:

  1. Pasal 6: Menetapkan modal dasar Bank sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dengan nilai nominal per saham sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Perubahan modal dasar ditetapkan dalam RUPS. Penyertaan modal dari Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyertaan modal pihak ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS. Ayat (5) dihapus.
  2. Pasal 19: Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Bank ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD. Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Bank dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pasal 20: Pembubaran dan likuidasi Bank ditetapkan oleh RUPS atau Penetapan Pengadilan. Ayat (2) dihapus. Tata cara pembubaran dan likuidasi Bank dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank.

(-)

(-)