[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e383dd87-fcbf-45fa-b60e-0a5265581073","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN BENTUK HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-04-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","PERUBAHAN BENTUK HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2023/No.3, LL Kalimantan Barat : 67 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
ABSTRAK:	\n \n bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum perusahaan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 \n Ketentuan Umum; Nama Dan Tempat Kedudukan; Maksud Dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Modal Dasar Dan Modal Disetor; Organ Perusahaan; Kepegawaian; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, Dan Komite Lainnya; Perencanaan; Operasional; Pelaporan; Penggunaan Laba; Anak Perusahaan; Kepailitan; Pembubaran; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023. \n 47 halaman peraturan dan 20 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1988 Nomor 66 Seri D Nomor 63);\n2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (Perumda Aneka Usaha). Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta untuk mengoptimalkan pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar perusahaan.

\n\n

Perumda Aneka Usaha didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat, turut serta dalam pembangunan daerah, menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, memanfaatkan sumber daya dan aset, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Kegiatan usaha Perumda meliputi berbagai bidang seperti industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, transportasi, penyediaan barang dan jasa, serta usaha lain yang menguntungkan.

\n\n

Modal dasar Perumda ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00. Organ perusahaan terdiri atas Gubernur sebagai Kuasa Pemegang Modal (KPM), Dewan Pengawas, dan Direksi. Peraturan ini juga mengatur mengenai pengangkatan, pemberhentian, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan, serta ketentuan mengenai kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit, perencanaan, operasional, pelaporan, penggunaan laba, dan pembentukan anak perusahaan.

","transitional_provisions","1. Seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Aneka Usaha menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perumda Aneka Usaha.\n2. Anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Aneka Usaha yang merupakan hasil seleksi.\n3. Seluruh pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang sudah ada dapat diangkat menjadi pegawai Perumda Aneka Usaha, apabila dinyatakan lulus seleksi atau lulus penilaian dari Direksi. Pegawai yang dinyatakan tidak lulus seleksi atau tidak lulus penilaian, diberhentikan dengan hormat dan diberikan pesangon sesuai kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap larangan rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.\n2. Pelanggaran terhadap larangan rangkap jabatan anggota Direksi dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.\n3. Pegawai Perumda Aneka Usaha yang melanggar kewajiban dan larangan dikenakan sanksi meliputi: teguran lisan, teguran tertulis, pembebasan jabatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian.","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Prov. Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan BaratPembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Propinsi Kalimantan Barat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/96025/perda-prov-kalimantan-barat-no-4-tahun-2010","a63a5d65-6886-41b1-9174-a1b41c7fb1a3",{"_94":100,"_96":101},"Perda Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Propinsi Kalimantan Barat","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN
NUMBER 3 OF 2023
ON
LEGAL FORM CHANGE FROM REGIONAL COMPANY ANEKA
USAHA TO REGIONAL PUBLIC COMPANY ANEKA USAHA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering :

that in accordance with the provisions of Article 402 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government and Government Regulation Number 54 of 2017 on Region-Owned Enterprises, it is necessary to adjust the legal form of the company;
that in order to optimize the development of business activities and increase the authorized capital in realizing the company's objectives, assisting, and supporting the Regional Government program, it is necessary to change the legal form into a Regional Public Company;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e383dd87-fcbf-45fa-b60e-0a5265581073","actionData","errors"]