[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e35c8738-a3a8-4f39-8aff-3787d8d67003","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 76/HUK/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Departemen Sosial RI","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 76/HUK/2006 Tahun 2006","number","76/HUK/2006","year","2006","published_date","2006-11-20","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Departemen Sosial RI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2006
Peraturan Menteri Sosial NO. 76/HUK/2006, jdih.kemsos.go.id : 11 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Departemen Sosial RI
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2006. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 69A/HUK/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Departemen Sosial RI.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial ini mengatur pedoman pelaksanaan tuntutan ganti rugi (TGR) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan bendahara di lingkungan Departemen Sosial RI. Latar belakangnya adalah untuk kelancaran penyelesaian kerugian negara akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian PNS bukan bendahara, serta karena Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 69A/HUK/2002 dianggap tidak sesuai lagi.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman dalam upaya penyelesaian ganti rugi yang melibatkan Calon PNS, PNS bukan bendahara, pensiunan yang dipekerjakan, dan pejabat lain, agar setiap kasus kerugian negara diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim Penyelesaian Kerugian Negara dibentuk oleh Menteri Sosial untuk memproses penyelesaian kerugian negara, dengan tugas pengumpulan data, pemberian pertimbangan, penyampaian laporan, dan koordinasi dengan instansi terkait.

Peraturan ini mengatur pelaporan dan penelitian kerugian negara, penetapan kerugian negara, serta upaya penyelesaiannya baik secara damai maupun melalui TGR. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan dengan membuat Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM). TGR dilakukan jika ada perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara, dan tidak dapat diselesaikan secara damai. Menteri menetapkan kerugian negara berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh. Jaminan dapat diminta dari PNS yang bersedia menyelesaikan kerugian secara damai.

Peraturan ini juga mengatur mengenai penetapan pembebanan ganti rugi, tindak lanjut penyelesaian tuntutan, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada bendahara/PNS bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara.

","transitional_provisions","Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 69A/HUK/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Departemen Sosial RI dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Bendahara/Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara dan Pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan sanksi administratif dan /atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Keputusan Menteri Sosial Nomor 69A/HUK/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Departemen Sosial RI","link","","revoked_by",[103],{"_97":104,"_99":105,"_36":106},"Permensos No. 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130050/permensos-no-13-tahun-2014","91c04ff1-024a-4c0e-a300-f96ebb958183","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER: 76/HUK/2006
ON
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF CLAIMS FOR COMPENSATION AGAINST
CIVIL SERVANTS WHO ARE NOT TREASURERS
WITHIN THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n \n \n

Whereas :

that for the smooth settlement of State Losses that occur due to unlawful acts and / or negligence committed by Civil Servants who are not treasurers in carrying out their duties and positions, implementation guidelines are necessary;
that the Decree of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 69A/HUK/2002 on Procedures for Implementing Treasury Claims and Claims for Compensation within the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, is deemed no longer in accordance with the current conditions;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e35c8738-a3a8-4f39-8aff-3787d8d67003","actionData","errors"]