[{"_1":2,"_145":-5,"_146":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e34aad0f-2e7a-4177-bf26-e33859ca8d94","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_141":142,"_143":144},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_139":140},"title","Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara","short_title","Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004","number","1","year","2004","published_date","2004-01-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perbendaharaan Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perbendaharaan-negara
2004
Undang-undang (UU) NO. 1, LN. 2004/ No. 5, TLN NO. 4355, LL SETNEG : 55 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perbendaharaan Negara
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara;\r\nbahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);\r\nbahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara;\r\nbahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53), tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara; \n bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara;\r\nbahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);\r\nbahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara;\r\nbahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53), tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA\r\n3. PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DAERAH\r\n4. PENGELOLAAN UANG\r\n5. PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG\r\n6. PENGELOLAAN INVESTASI\r\n7. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH\r\n8. LARANGAN PENYITAAN UANG DAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH\r\nDAN/ATAU YANG DIKUASAI NEGARA/DAERAH\r\n9. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBN/APBD\r\n10. PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH\r\n11. PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH\r\n12. PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM\r\n13. KETENTUAN PERALIHAN\r\n14. KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. \n Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860). \n Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.\r\nPelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah selanjutnya diatur dengan peraturan daerah.\r\nTata cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.\r\nTata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.\r\nTata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah.\r\nTata cara pelaksanaan dan penatausahaan utang negara/daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.\r\nPenyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah.\r\nPenyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.\r\nKetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.\r\nKetentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah.\r\nPembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan masa kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden.\r\nSistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.\r\nTata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam peraturan pemerintah.\r\n \n 87 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53).","scope_and_parties","policy_content","

Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, guna mencapai kemakmuran rakyat. Pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui APBN dan APBD, dengan kaidah hukum administrasi keuangan yang baru menggantikan Undang-undang Perbendaharaan Indonesia yang lama. Ruang lingkup peraturan ini mencakup pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan kas, piutang, utang, investasi, dan barang milik negara/daerah, serta penyusunan laporan keuangan. Pejabat perbendaharaan negara diberi kewenangan untuk mengelola keuangan negara, dengan pemisahan yang jelas antara kewenangan administratif dan kebendaharaan. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

","transitional_provisions","1. Jabatan fungsional bendahara dibentuk selambat-lambatnya 1 tahun sejak diundangkan.\n2. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008.\n3. Penyimpanan uang negara dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2006.\n4. Penyimpanan uang daerah dalam Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2006.","sanctions","1. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.\n2. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.","revokes",[96,102],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","UU No. 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (STBL. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 drt. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6)","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49165/uu-no-9-tahun-1968","7438de15-54a5-4aca-8be4-870f4b815ba6",{"_97":103,"_99":104},"Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[115],{"_97":116,"_99":117,"_36":118},"PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020","fc1cbf92-685f-44aa-b2b8-3f67d8a53277","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[129,135],{"_130":131,"_99":132,"_133":134},"nomor_putusan","18/PUU-XV/2017","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/4/18_PUU-XV_2017.pdf","teks","Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua.",{"_130":136,"_99":137,"_133":138},"15/PUU-XIV/2016","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/2/15_PUU-XIV_2016.pdf","Pasal 40 ayat (1) Undnang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2004
ON
STATE TREASURY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the implementation of state governance to realize state goals creates state rights and obligations that need to be managed in a state financial management system;
that the management of state finances as intended in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia needs to be carried out in an open and accountable manner for the greatest prosperity of the people, which is manifested in the State Budget (APBN) and Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD);
that in the context of managing and accounting for state finances, state financial administration legal principles are needed that regulate the state treasury;
that the Indonesian Treasury Law/Indische Comptabiliteitswet

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e34aad0f-2e7a-4177-bf26-e33859ca8d94","actionData","errors"]