[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e32b5ff5-f3db-43f3-84c8-ab5be0fcede2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014","number","19","year","2014","published_date","2014-06-18","effective_date","2014-06-19","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 19, BN.2014/No.851, jdih.bawaslu.go.id : 12 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2014. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Fokus pengawasan meliputi kepatuhan KPPS, ketersediaan perlengkapan, kesiapan KPPS, netralitas petugas, potensi kekerasan, kampanye di sekitar TPS, politik uang, dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara.

Pengawasan dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dengan supervisi dari Bawaslu dan jajarannya. Pengawasan dilakukan terhadap persiapan, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta dalam hal terjadi pemungutan/penghitungan suara ulang, lanjutan, atau susulan.

Dalam persiapan, PPL mengawasi rapat pemungutan suara, memastikan kehadiran saksi, pengucapan sumpah KPPS, pembukaan perlengkapan, dan penjelasan tata cara. Saat pemungutan suara, PPL memastikan tidak ada pemilih tidak sah, penggunaan hak pilih ganda, mobilisasi pemilih, KPPS menandatangani surat suara, dan pemilih mencelupkan jari ke tinta. PPL memeriksa DPT, DPTb, dan DPK, serta mencatat pemilih yang hadir. Pengawasan juga dilakukan terhadap pemilih tambahan, pemilih khusus tambahan, dan pelayanan pemilih disabilitas.

Dalam penghitungan suara, PPL mencegah ketidaksesuaian waktu, pencatatan jumlah surat suara, ketidaktepatan pencatatan jumlah pemilih dan suara sah/tidak sah, serta ketidakcermatan dalam berita acara. PPL mengawasi penentuan sah/tidak sah suara, pembuatan berita acara, dan penyegelan kotak suara.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176671/peraturan-bawaslu-no-1-tahun-2019","1e51c3e1-675d-43a0-bb82-19fed76da8e4","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 19 OF 2014
TENTANG
SUPERVISION OF VOTE COLLECTION AND COUNTING
AT VOTING PLACES IN THE GENERAL ELECTION
PRESIDENT AND VICE PRESIDENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e32b5ff5-f3db-43f3-84c8-ab5be0fcede2","actionData","errors"]