[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3230601-cea2-4dd1-ad13-2c5c742531aa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1950 tentang Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak","short_title","Undang-undang Darurat No. 15 Tahun 1950","number","15","year","1950","published_date","1950-03-29","effective_date","1950-03-31","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","29a3eb5d-4138-4e49-bc82-02f27401caa4","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang Darurat","short_name","UUDrt","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1950
Undang-undang Darurat NO. 15, LL SETNEG : 3 HLM.
Undang-undang Darurat TENTANG Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1950. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Badan hukum 'Raad voor het Rechtsherstel' yang didirikan dengan pasal 4 'Ordonnantie herstel rekhstverkeer'.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Pasal 53g 'Ordonnantie herstel rechtsverkeer'.\n2. Pasal 144 ayat 1 'Ordonnantie herstel rechtsverkeer'.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1950 dibentuk untuk menyesuaikan badan yang mengurus pemulihan hak dengan susunan Pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menyelesaikan urusan pemulihan hak yang sebelumnya diurus oleh 'Raad voor het Rechtsherstel'. Panitia baru dibentuk sebagai badan hukum yang berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehakiman. Panitia ini menggantikan fungsi dan kewenangan 'Raad voor het Rechtsherstel' dan bertugas menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya diatur dalam 'Ordonnantie herstel rechtsverkeer'. Panitia juga bertanggung jawab memberikan pertimbangan kepada Menteri Kehakiman mengenai penghapusan atau perubahan peraturan terkait pemulihan hak dan harta benda musuh. Struktur Panitia terdiri dari bagian Tata-Usaha dan bagian Pemutusan dalam tingkatan kedua, dengan ketua dan anggota yang diangkat oleh Menteri Kehakiman.","transitional_provisions","1. Hak, kekuasaan, dan kewajiban 'Raad voor het Rechtsherstel' dipindahkan ke Panitia.\n2. Putusan-putusan 'Raad' dipersamakan dengan putusan Panitia.\n3. Orang atau badan yang diangkat untuk mewakili 'Raad' dianggap diangkat oleh Panitia.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERPU No. 12 Tahun 1960 tentang Pembubaran Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53443/perpu-no-12-tahun-1960","2fe19bad-4a67-4b34-a027-8f1d86f2c4d9","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

EMERGENCY LAW
NUMBER 15 YEAR 1950
TENTANG
SETTLEMENT OF RIGHTS RESTORATION AFFAIRS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang :	bahwa untuk menyesuaikan badan yang mengurus pemulihan hak dengan susunan Pemerintahan Republik Indonesia Serikat, perlu diadakan selekas-lekasnya peraturan tentang hal tersebut; bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat :	Pasal 123, 139, 192 dan 193 Konstitusi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

EMERGENCY LAW ON THE COMMITTEE TO SETTLE RIGHTS RESTORATION AFFAIRS.

Pasal 1.

Untuk menjalankan apa yang ditentukan dengan atau menurut Undang-undang ini diartikan dengan :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3230601-cea2-4dd1-ad13-2c5c742531aa","actionData","errors"]