[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e30c422e-9da4-456f-919d-06ee9e7aef9e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":90,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 56 Tahun 2017","number","56","year","2017","published_date","2017-05-31","effective_date","2017-06-02","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 56, LN.2017/NO.110, LL PERATURAN.GO.ID: 7 HLM.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Presiden ini diterbitkan untuk mempercepat penyediaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional yang sering terhambat oleh penguasaan tanah oleh masyarakat dengan itikad baik. Tujuannya adalah untuk menangani dampak sosial kemasyarakatan yang timbul akibat pemindahan masyarakat dari tanah yang akan digunakan untuk proyek tersebut.

Ketentuan Substansial: Pemerintah bertanggung jawab atas penanganan dampak sosial bagi masyarakat yang menguasai tanah negara atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah atau badan usaha milik negara/daerah. Masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu berhak menerima uang santunan untuk biaya pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah, dan tunjangan kehilangan pendapatan. Tim Terpadu dibentuk untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi serta menghitung besaran uang santunan. Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran santunan berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu. Pelaksanaan pemberian santunan dilakukan oleh instansi terkait dengan dukungan aparat keamanan.

","transitional_provisions","1. Penetapan gubernur mengenai besaran uang santunan, daftar penduduk penerima uang santunan, dan tim yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Presiden ini dapat dilanjutkan dan dokumen yang telah ada menjadi bagian dokumen penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERPRES No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/89952/perpres-no-62-tahun-2018","dae29d69-69bc-4675-abf1-fd03f2e468f7","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
No. 110, 2017

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 56 OF 2017
CONCERNING
MANAGEMENT OF SOCIAL IMPACTS ON COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF
LAND PROVISION FOR NATIONAL STRATEGIC PROJECTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that for the implementation of the acceleration of National Strategic Project development to meet basic needs and improve public welfare, it is necessary to accelerate the provision of land needed for the development of the National Strategic Project;
that in the provision of land required for the development of the National Strategic Project, it is often hampered by circumstances where the land to be used has been controlled and used by the community in good faith for a long period of time;
that for the settlement of land controlled and used by the community as referred to in letter b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e30c422e-9da4-456f-919d-06ee9e7aef9e","actionData","errors"]