[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2fd4c05-8668-4a8b-b4f1-78a3e5a543d1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 tentang PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017","number","31","year","2017","published_date","2017-12-29","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Madiun","place_of_enactment","Madiun","theme","PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perekonomian
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD NOMOR 16/D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyelenggarakan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; \n Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Uasaha Kecil dan Menengah Nomor : 02/Per/M.KUKM/IX/2017; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi; \n Materi pokok berisi tentang Ketentuan, Landasan, Asas Dan Tujuan, Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Pendataan, Pengelolaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. \n 24 Halaman + Penjelasan (6 halaman) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Uasaha Kecil dan Menengah Nomor : 02/Per/M.KUKM/IX/2017","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Madiun ini bertujuan untuk memberdayakan koperasi dan usaha mikro di wilayah Kota Madiun. Pemberdayaan ini dilakukan melalui pendataan, kemitraan, pemberian kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Pendataan koperasi dan usaha mikro dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan tujuan menciptakan basis data yang terpadu dan menghasilkan data yang berkualitas. Kemitraan antara koperasi dan usaha mikro dengan usaha besar dilaksanakan dengan prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan bagi koperasi dan usaha mikro secara transparan dan akuntabel. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan koperasi dan usaha mikro melalui lembaga layanan pengembangan usaha. Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan Dekopinda secara sinergis menyelenggarakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, dengan Pemerintah Daerah menyediakan dana dari APBD dan sumber lain yang sah. Pemberdayaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi permodalan, dukungan memperoleh bahan baku, pendidikan dan pelatihan, pelibatan dalam pameran perdagangan, dan fasilitasi HAKI serta sertifikasi halal. Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kota Madiun No. 10 Tahun 2025 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/328548/perda-kota-madiun-no-10-tahun-2025","83852a4f-7614-491b-9fd7-8a54feb9de98",{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MADIUN
EAST JAVA PROVINCE

COPY

REGIONAL REGULATION OF MADIUN CITY
NUMBER 31 OF 2017
CONCERNING
EMPOWERMENT OF COOPERATIVES AND MICRO ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MADIUN,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number 17 of 2013 concerning the Implementation of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, the Regional Government in accordance with its authority as regulated in Article 12 paragraph (2) letter k of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times most recently by Law Number 9 of 2015, organizes the empowerment of Cooperatives and Micro Enterprises;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Empowerment of Cooperatives and Micro Enterprises;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2fd4c05-8668-4a8b-b4f1-78a3e5a543d1","actionData","errors"]