[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2447a71-e4c8-414d-a8d2-8519521a3233","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021","number","8","year","2021","published_date","2021-03-17","effective_date","2021-07-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 8, BN.2021/No.210, jdih.menpan.go.id : 11 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian \r\nKinerja PNS, perlu menetapkan Peraturan Menteri \r\nPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi \r\ntentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian \r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 \r\nNomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil \r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5494);4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 \r\ntentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 \r\nTahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n6477);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang \r\nPenilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi \r\nBirokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 \r\nNomor 89);\r\n7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan \r\nAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593); \n Mengatur tentang ketentuan umum; sistem manajemen kinerja PNS; Ketentuan Penutup (Perencanaan Kinerja Pegawai; Standar Perilaku Kerja Dalam Jabatan; Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja; Ide baru; Penilaian kinerja; Tindak lanjut)\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021. \n 294 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuan dari sistem ini adalah untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran instansi ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), melakukan pengukuran, pemantauan, pembinaan, dan penilaian kinerja, serta menentukan tindak lanjut hasil penilaian kinerja. Sistem ini dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Sistem Manajemen Kinerja PNS terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja PNS. Perencanaan kinerja meliputi penyusunan dan penetapan SKP yang dilakukan secara berjenjang. Pelaksanaan kinerja dilakukan setelah penetapan SKP, diikuti dengan pemantauan oleh Pejabat Penilai Kinerja dan pembinaan melalui bimbingan dan konseling kinerja.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menggabungkan nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja. Nilai SKP diperoleh dari perbandingan realisasi dan target SKP, sedangkan nilai Perilaku Kerja diperoleh dari perbandingan standar dan penilaian perilaku kerja dalam jabatan.

Tindak lanjut hasil penilaian kinerja meliputi pelaporan, pemeringkatan, pemberian penghargaan, pemberian sanksi, dan pengajuan keberatan. Sistem informasi kinerja PNS dikelola melalui aplikasi yang memuat alur proses dan format yang diperlukan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Hasil penilaian Kinerja dapat digunakan sebagai dasar pemberian sanksi bagi PNS.\n2. Pemberian sanksi dilakukan berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Permen PAN & RB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202232/permen-pan-rb-no-6-tahun-2022","e2e15b80-5f81-4d52-a913-4142ecd0afb3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2021
CONCERNING
CIVIL SERVANT PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 61 paragraph (1) of Government Regulation Number 30 of 2019 concerning Performance Appraisal of Civil Servants, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform concerning the Civil Servant Performance Management System; \n \n
In view of:	\n \n Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2447a71-e4c8-414d-a8d2-8519521a3233","actionData","errors"]