[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e238b9a7-34f4-48c9-81eb-9e68894dd94a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2024","number","34","year","2024","published_date","2024-08-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otoritas Veteriner - perubahan
2024
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 34, LN 2024 (185), TLN (6985): 12 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendorong percepatan pengangkatan pejabat otoritas veteriner provinsi dan pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota, perlu penyesuaian persyaratan pengangkatan pejabat otoritas veteriner agar penyelenggaraan kesehatan hewan berjalan efektif. Selain itu, untuk melakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum, perlu melakukan perubahan pengaturan pada otoritas veteriner. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 18 Tahun 2009; dan PP Nomor 3 Tahun 2017. \n PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 3 Tahun 2017. Secara umum, perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner mencakup pengaturan Otoritas Veteriner pada lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina Hewan dan karantina ikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner provinsi dan pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, serta Pelayanan Jasa Medik Veteriner melalui telemedisin. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2024. \n PP ini mengubah PP Nomor 3 Tahun 2017. \n Lampiran file: 17 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 12, penjelasan hlm 13 sd 17) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mempercepat pengangkatan pejabat otoritas veteriner di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung efektivitas penyelenggaraan kesehatan hewan. Perubahan ini juga mengakomodasi kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dengan mengatur layanan medik veteriner melalui telemedisin. Selain itu, peraturan ini menyesuaikan dengan perkembangan hukum terkait otoritas veteriner di bidang karantina hewan. Ketentuan substansial meliputi penyesuaian persyaratan pengangkatan pejabat otoritas veteriner, pembentukan otoritas veteriner pada lembaga pemerintah di bidang karantina, dan pengaturan layanan medik veteriner jarak jauh.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran di bidang Kesehatan Hewan dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Pelanggaran di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dapat dikenai sanksi administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PP No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5823/pp-no-3-tahun-2017","ae792133-4bd1-4460-a4d7-fd2e8bb16097","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 34 OF 2024
CONCERNING
AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 3 OF 2017
CONCERNING VETERINARY AUTHORITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e238b9a7-34f4-48c9-81eb-9e68894dd94a","actionData","errors"]