[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e235e057-2db9-4f4b-ac1c-d2f9ac5753db","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 79 Tahun 2021","number","79","year","2021","published_date","2021-12-30","effective_date","2021-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 79, BN.2021/No.1560, peraturan.go.id: 76 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air (JF Pengelola SDA), yang bertujuan untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme PNS dalam pengelolaan sumber daya air, serta peningkatan kinerja organisasi. JF Pengelola SDA adalah jabatan karier PNS yang termasuk dalam klasifikasi/rumpun arsitek, insinyur, dan yang berkaitan, dengan kategori keahlian yang terdiri dari jenjang Ahli Pertama hingga Ahli Utama. Tugas jabatan ini adalah melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi perencanaan, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sungai, daerah pantai, drainase perkotaan, irigasi, rawa, air tanah, air baku, bendungan, danau, situ, embung, long storage, serta pengawasan manajemen risiko. PNS yang diangkat dalam JF Pengelola SDA wajib dilantik dan diambil sumpah/janji. Penilaian kinerja JF Pengelola SDA dilakukan berdasarkan SKP dan perilaku kerja. Pengangkatan PNS ke dalam JF Pengelola SDA dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau promosi. Instansi Pembina JF Pengelola SDA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.","transitional_provisions","1. PNS yang diangkat melalui pengangkatan pertama dari calon PNS dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan kategori keahlian berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999, diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA sesuai dengan Peraturan Menteri ini.\n2. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan kategori keahlian berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999, dilakukan penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA sesuai dengan jenjang pangkat yang dimiliki.\n3. PNS yang disesuaikan nomenklatur jabatannya tetap melaksanakan tugas jabatan dan uraian kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 sampai dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.\n4. Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan kategori keahlian dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA.\n5. Pengangkatan jabatan fungsional Pengelola SDA tetap menggunakan pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 sampai dengan ditetapkan pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101},"text","Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya","link","","revoked_by",[104],{"_98":105,"_100":106,"_36":107},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[112],{"_98":113,"_100":106,"_36":107},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.1560, 2021 KEMENPAN-RB. Functional Position of Water
Resources Manager. Revocation.

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 79 OF 2021
CONCERNING
FUNCTIONAL POSITION OF WATER RESOURCES MANAGER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that for career development and improvement of\nprofessionalism of Civil Servants who have\nscope, duties, responsibilities, and authorities\nin the management of water resources, as well as to\nimprove organizational performance, it is necessary to regulate\nthe Functional Position of Water Resources Manager;
that the Decree of the Coordinating Minister for State for\nSupervision of Development and Empowerment of State Apparatus\nNumber

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e235e057-2db9-4f4b-ac1c-d2f9ac5753db","actionData","errors"]