[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1ec53b1-2377-4a5c-85ef-9387ad8e54a7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-01-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2014/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa perkembangan pembangunan Kota Cimahi dan pertumbuhan jumlah penduduk selain mengakibatkan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap barang dagangan kebutuhan rumah tangga, juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan pasar di wilayah Kota Cimahi.\r\nb. bahwa pasar pemerintah merupakan salah satu entitas ekonomi strategis selain berfungsi sebagai pelayanan publik khususnya penyediaan kebutuhan rumah tangga, juga berfungsi sebagai fasilitasi aktifitas ekonomi bagi masyarakat sekitarnya; \r\nc. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan pasar secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu meninjau kembali dan mengubah serta mengganti peraturan pengelolaan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah; \r\n \n Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013. \n Terdiri dari 20 pasal, 10 bab yaitu ketentuan umum, pengelola dan ruang lingkup pengelolaan, penataan dan pemanfaatan, perlindungan dan pemberdayaan, pembiayaan dan sumber penerimaan, pembinaan dan pengawasan, kewajiban dan larangan, sanksi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2014. \n Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 dicabut. \n 31 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Cimahi ini mengatur tentang pengelolaan pasar pemerintah. Latar belakangnya adalah perkembangan pembangunan kota dan pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi pengelolaan pasar. Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan pasar yang berdaya guna, berhasil guna, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan substansial meliputi:

Pengelola Pasar Pemerintah adalah UPT Pasar, yang dapat menerapkan PPK-BLU atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
Penataan pasar dapat dilakukan dengan pembangunan baru atau revitalisasi, sesuai standar sarana dan prasarana.
Pemanfaatan pasar dilakukan dengan cara disewakan berdasarkan perjanjian sewa-menyewa.
Setiap penyewa tempat usaha diberi SKHPTU dan harus memiliki SITU.
Perlindungan pasar meliputi penetapan lokasi strategis, jaminan usaha, dan persaingan yang sehat.
Pemberdayaan pasar meliputi pembinaan manajemen, peningkatan wawasan, dan fasilitasi kemitraan.
Pembiayaan pasar bersumber dari APBN, APBD, penerimaan pengelolaan, retribusi, dan sumber lain yang sah.
Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar.
Kewajiban pengguna tempat usaha meliputi penggunaan sesuai fungsi, menjaga ketertiban, dan membayar kewajiban.
Larangan pengguna tempat usaha meliputi penelantaran tempat usaha, pengalihfungsian, dan tindakan yang mengganggu ketertiban.

","transitional_provisions","1. Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Usaha (SKHPTU) atau sebutan lainnya yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku hingga habis masa berlakunya.\n2. Pemerintah Daerah dapat melakukan revitalisasi pasar sebelum habis masa berlaku SKHPTU atau sebutan lain, apabila bangunan pasar tersebut secara teknis sudah tidak layak atau tidak memungkinkan untuk dipakai sebagai tempat berjualan dengan memperhitungkan sisa hak pemanfaatannya.","sanctions","1. Pelanggaran atas Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan sementara tempat usaha, pembatalan SITU, pembatalan SKHPTU, dan pembatalan perjanjian sewa menyewa.\n2. Pelanggaran atas Pasal 14 dan 15 selain dikenakan sanksi administrasi, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kota Cimahi No. 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203688/perda-kota-cimahi-no-7-tahun-2007","cd723ada-cea4-433b-858e-6505b31273a6","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
КОТА СІМАНІ
NUMBER : 172
YEAR : 2014

REGIONAL REGULATION OF KOТА СІМАНІ
NUMBER 2 OF 2014
CONCERNING
MANAGEMENT OF GOVERNMENT MARKETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF СІМАНІ,

Considering :

that the development of Cimahi City and the growth of the population, in addition to increasing public consumption of household necessities, also affect the implementation of market management in the Cimahi City area;
that government markets are a strategic economic entity that, in addition to functioning as a public service, especially in providing household needs, also functions as a facilitator of economic activity for the surrounding community;
that in order to realize more efficient and effective market management and to improve services to the community, it is necessary to review, amend and replace market management regulations as stipulated in Regional Regulation of Cimahi City Number 7 of 2007 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1ec53b1-2377-4a5c-85ef-9387ad8e54a7","actionData","errors"]