[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1eb46c8-8df6-4e03-bcea-eb37db327ad5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2011","number","23","year","2011","published_date","2011-12-07","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Retribusi Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - IZIN - GANGGUAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD 2011/23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Izin Undang-Undang Ganguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Izin Undang-\r\nUndang Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan pemerintahan saat ini;\r\nbahwa sesuai dengan ketentuan Undang-\r\nUndang Nomor 28 Tahun 2009 \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Ganggua \n Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan 15;\r\nUndang-undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-\r\nUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-\r\nUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-\r\nUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010\r\nKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1999\r\nKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 \n peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, objek dan subjek izin gangguan, jenis kegiatan usaha, tata cara pemberian izin gangguan, pelayanan perizinan, masa berlaku izin, retribusi, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2011. \n Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Izin Undang-undang Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 2 Seri C), dicabut \n 32 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Izin Undang-undang Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 2 Seri C)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Bandung. Latar belakangnya adalah bahwa Izin Undang-Undang Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan pemerintahan saat ini, serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan ini mengatur objek dan subjek Izin Gangguan, jenis kegiatan usaha yang wajib memiliki izin gangguan (meliputi Kawasan Peruntukan Industri, Jasa, Perdagangan, Wisata, Perumahan dan Pertanian), tata cara pemberian izin gangguan (permohonan dan persyaratan), pelayanan perizinan melalui Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), masa berlaku izin (ditetapkan selama usaha berjalan dan wajib daftar ulang setiap 3 tahun), serta ketentuan terkait penghentian, perubahan, atau pemindahtanganan izin.

Selain itu, diatur pula mengenai Retribusi Izin Gangguan, termasuk nama, objek, dan subjek retribusi, golongan retribusi (Retribusi Perizinan Tertentu), cara mengukur tingkat penggunaan jasa (berdasarkan Indeks Lokasi, Indeks Gangguan, Indeks Jalan, dan Luas Ruangan Usaha), prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, pemanfaatan penerimaan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, dan kedaluwarsa penagihan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil, dan ketentuan pidana bagi pelanggar.

","transitional_provisions","Dalam hal penyelenggaraan pelayanan izin gangguan dilaksanakan oleh lembaga Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (2), diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kab. Bandung No. 3 Tahun 2001 tentang Ijin Undang-Undang Gangguan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240292/perda-kab-bandung-no-3-tahun-2001","ac425da7-e83e-4e0f-a025-b8a924087418","revoked_by",[104],{"_97":105,"_99":106,"_36":107},"PERDA Kab. Bandung No. 5 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/85319/perda-kab-bandung-no-5-tahun-2017","355d44dc-4d14-4076-99b3-5025cb544b64","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANDUNG REGENCY
NUMBER 23 YEAR 2011

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 23 YEAR 2011
CONCERNING
DISTURBANCE PERMIT FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANDUNG,

Considering:

that the Disturbance Act Permit as stipulated in Regional Regulation Number 3 of 2001 concerning the Disturbance Act Permit is no longer in accordance with the development of the legal needs of the community and the current government;
that in accordance with the provisions of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution and with the increasing development and diversity of types of businesses carried out by the community, as well as various interests around it are very vulnerable to causing various problems of \"disturbance\" both environmental and social aspects, the above provisions are reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1eb46c8-8df6-4e03-bcea-eb37db327ad5","actionData","errors"]