[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1c6999e-dc2d-46ec-85bb-ae69ca72f355","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025","number","3","year","2025","published_date","2025-02-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"9ed2b4ba-9cd8-4645-a98f-50ddc00501df","Penegakan Hukum Pidana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengendalian-pengawasan-minuman-beralkohol
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2025/NOMOR.3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin\r\nketentraman, kenyamanan, dan ketertiban Masyarakat serta\r\nmelindungi kesehatan Masyarakat dari dampak buruk\r\npenyalahgunaan Minuman Beralkohol sebagai wujud\r\npelaksanaan nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Minuman Beralkohol dapat membahayakan jasmani\r\ndan rohani, mengancam kehidupan generasi bangsa,\r\nmemicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan\r\nketertiban umum, mendorong tindak kekerasan dan\r\nkriminalitas maupun dampak buruk lainnya, sehingga wajib\r\ndilakukan pengendalian dan pengawasan; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9\r\nTahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian\r\nMinuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan\r\nperkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat,\r\nsehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan\r\nPengawasan Minuman Beralkohol. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ketentuan Umum, Kewenangan, Pengendalian, Pengawasan, Perizinan Berusaha, Tim Terpadu, Larangan Dan Kewajiban, Kemitraan Dan Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2025. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten\r\nSemarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian\r\nMinuman Beralkohol \n Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1\r\n(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Semarang, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol. Pengendalian meliputi pengadaan, peredaran, penjualan langsung, dan pengeceran minuman beralkohol. Bupati memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL) untuk golongan B dan C, menetapkan lokasi penjualan langsung, serta melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai karakteristik daerah.

Peraturan ini mengatur bahwa pengadaan minuman beralkohol harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Pendistribusian diatur dari produsen/importir terdaftar (IT-MB) ke distributor, lalu ke sub-distributor, dan akhirnya ke pengecer atau penjual langsung. Penjual langsung wajib menjual di hotel bintang dengan bar, bar, atau tempat tertentu yang ditetapkan Bupati, dengan batasan jarak dari tempat ibadah, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya. Penjualan hanya boleh dilakukan kepada konsumen berusia 21 tahun ke atas. Pengecer hanya boleh menjual golongan A dan wajib menempatkannya di tempat khusus.

Pengawasan dilakukan oleh tim terpadu melalui pengawasan rutin (laporan badan usaha dan inspeksi lapangan) dan insidental (berdasarkan pengaduan masyarakat). Perizinan berusaha wajib dipenuhi oleh badan usaha yang melakukan peredaran/penjualan langsung golongan B dan C. Peraturan ini juga mengatur larangan (misalnya, iklan minuman beralkohol di media massa) dan kewajiban (misalnya, pelaporan realisasi penjualan). Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan kerja sama dengan pihak lain dalam pengendalian dan pengawasan. Masyarakat juga berperan serta dalam pengawasan. Pendanaan dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","Pengecer Minuman Beralkohol yang sudah memiliki perizinan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dapat menjalankan usahanya sampai dengan izin berusaha berakhir.","sanctions","Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 29 dan Orang Perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n\nBadan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 30 serta Orang Perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 31 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kab. Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/296148/perda-kab-semarang-no-9-tahun-2013","6a5aa19c-b4e2-4d06-8327-eb596a1a51a5","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SEMARANG
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 3 OF 2025
on
CONTROL AND SUPERVISION OF ALCOHOLIC BEVERAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the Regional Government is obliged to guarantee the peace, comfort, and order of the Community and protect the health of the Community from the adverse effects of Alcoholic Beverage abuse as a form of implementing the values of Pancasila and the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
that Alcoholic Beverages can endanger physical and spiritual health, threaten the lives of the nation's generation, trigger security disturbances, public peace and order, encourage acts of violence and criminality as well as other adverse effects, so it is obligatory to carry out control and supervision;
that Semarang Regency Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1c6999e-dc2d-46ec-85bb-ae69ca72f355","actionData","errors"]