[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1b1c80a-4475-4d62-bcfb-0bcfbbed5cc5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":90,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan","short_title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 9 Tahun 2019","number","9","year","2019","published_date","2019-07-30","effective_date","2019-08-08","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","901bd748-66d3-413e-934b-8272fe13cb3f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_name","Peraturan LIPI","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN
2019
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 9, BN 2019/NO. 895; PERATURAN.GO.ID: 127 HLM
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia TENTANG Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan \r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi \r\nBirokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan \r\nFungsional Analis Perkebunrayaan, perlu menetapkan \r\nPeraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang \r\nPetunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis \r\nPerkebunrayaan; \n 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali \r\ndiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 \r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas \r\nKeputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2015 Nomor 322); \r\n2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit \r\nOrganisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah \r\nNonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali \r\ndiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 \r\nTahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas \r\nKeputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit \r\nOrganisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah \r\nNonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2013 Nomor 11); \r\n3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang \r\nJabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1222); \r\n4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia \r\nNomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja \r\nLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6); \n Ketentuan Umum; Rumpun Jabatan, Kedudukan, Kategori, Jenjang Jabatan, Pangkat, Dan Golongan Ruang;Tugas, Jabatan, Unsur, dan Sub Unsur Kegiatan; Pengangkatan dalam jabatan; Kompetensi; Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janij; Penilaian kinerja; Penilaian dan Penetapan Angka Kredit; Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit, Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Dan Tim Penilai; Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan; Uji Kompetensi; Pendidikan dan Pelatihan; Kebutuhan PNS Dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan; Pemberhentian dari Jabatan; Oganisasi Profesi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019. \n 129 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 ini mengatur petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n- Rincian rumpun jabatan, kedudukan, kategori, jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan.\n- Tugas jabatan Analis Perkebunrayaan yang meliputi kegiatan analisis perkebunrayaan seperti perencanaan, pengembangan koleksi tumbuhan, perawatan koleksi, pembuatan desain lanskap taman, dan pengembangan kawasan konservasi tumbuhan.\n- Unsur dan sub-unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas unsur utama (pendidikan, analisis perkebunrayaan, pengembangan profesi) dan unsur penunjang.\n- Pengangkatan dalam jabatan, termasuk pejabat yang berwenang mengangkat, pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing, dan pengangkatan melalui promosi, beserta persyaratan yang harus dipenuhi.\n- Kompetensi yang harus dipenuhi oleh PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan sesuai dengan jenjang jabatan, meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.\n- Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji bagi setiap PNS yang diangkat menjadi Analis Perkebunrayaan.\n- Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier, termasuk penyusunan SKP, penilaian kinerja, angka kredit tahunan dan angka kredit kumulatif.\n- Penilaian dan penetapan angka kredit, termasuk penghitungan angka kredit, DUPAK, pejabat yang mengusulkan angka kredit, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dan tim penilai.\n- Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan Analis Perkebunrayaan, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi.\n- Uji kompetensi yang dilaksanakan untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jenjang jabatan Analis Perkebunrayaan.\n- Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Perkebunrayaan.\n- Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan yang dihitung berdasarkan beban kerja.\n- Pemberhentian dari jabatan dan pengangkatan kembali Analis Perkebunrayaan.\n- Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan.","transitional_provisions","1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan melalui penyesuaian/inpassing dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Lembaga ini diundangkan.\n2. Pelaksanaan uji kompetensi bagi Analis Perkebunrayaan yang akan naik jenjang jabatan berlaku mulai tahun 2020.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","Peraturan BRIN No. 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksaanan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/318264/peraturan-brin-no-3-tahun-2025","158c9740-e733-465a-8c84-1bd3115fc7f1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION
OF THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 9 OF 2019

CONCERNING

TECHNICAL GUIDELINES FOR THE FUNCTIONAL POSITION OF BOTANICAL GARDEN ANALYST

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 47 of the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Number 32 of 2018 concerning the Functional Position of Botanical Garden Analyst, it is necessary to stipulate a Regulation of the Indonesian Institute of Sciences concerning Technical Guidelines for the Functional Position of Botanical Garden Analyst;

In view of:

Presidential Decree Number 103 of 2001 concerning the Position, Duties, Functions, Authorities, Organizational Structure, and Work

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1b1c80a-4475-4d62-bcfb-0bcfbbed5cc5","actionData","errors"]