[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1a5ef28-78d2-4fdf-9a77-4e6b37e466ff","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/15/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/15/PBI/2001","number","3/15/PBI/2001","year","2001","published_date","2001-09-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2001
Peraturan Bank Indonesia NO. 3/15/PBI/2001, LN.2001/NO.122, TLN NO.4141, BI.GO.ID : 9 hlm.
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2001. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bank Indonesia ini mengatur tentang penetapan status Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pengawasan khusus dan pembekuan kegiatan usaha. Latar belakangnya adalah adanya BPR yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR secara keseluruhan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melakukan langkah-langkah penyehatan industri BPR melalui pengawasan khusus atau pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Bank Indonesia dapat menetapkan BPR dalam pengawasan khusus jika BPR tersebut mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, dengan kriteria Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 4% dan/atau Cash Ratio (CR) rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%. Dalam pengawasan khusus, Bank Indonesia dapat memerintahkan pemegang saham untuk menambah modal, mengganti dewan komisaris dan/atau direksi, menghapusbukukan kredit macet, melakukan merger atau konsolidasi, menjual BPR, menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain, atau menjual sebagian/seluruh harta dan/atau kewajiban BPR. Bank Indonesia juga dapat memerintahkan BPR untuk menghentikan kegiatan usaha tertentu.

Bank Indonesia dapat menempatkan petugas untuk memantau kegiatan operasional BPR secara langsung selama masa pengawasan khusus. Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 6 bulan. BPR dapat dikeluarkan dari pengawasan khusus jika Rasio KPMM mencapai 4% atau lebih dan rata-rata CR selama 6 bulan terakhir mencapai 3% atau lebih.

Bank Indonesia menetapkan BPR dengan status BPR Beku Kegiatan Usaha (BBKU) jika selama masa pengawasan khusus Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 1%, atau setelah masa pengawasan khusus berakhir Rasio KPMM kurang dari 4% dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%, atau BPR melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diancam dengan sanksi pembekuan kegiatan usaha.

","transitional_provisions","1. Terhadap BPR yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha dan pengurus serta pemiliknya sudah tidak diketahui keberadaannya; atau\n2. BPR yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha tetapi masih ada pengurus dan pemiliknya serta merupakan peserta Program Penjaminan Pemerintah; atau\n3. BPR yang memiliki Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol perseratus), dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 1% (satu perseratus), serta merupakan peserta Program Penjaminan Pemerintah, ditetapkan status BBKU.\n4. BPR yang sedang dalam proses merger, konsolidasi, akuisisi yang diikuti dengan penambahan modal disetor, penambahan modal disetor oleh pemilik atau masuknya investor baru diberikan waktu penyelesaian selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.\n5. Dalam hal BPR tidak dapat menyelesaikan proses sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Bank Indonesia menetapkan BPR tersebut dalam status BBKU.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Peraturan BI No. 7/34/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/137697/peraturan-bi-no-734pbi2005","0d791a6d-96e9-42a7-a559-d92e02a446d1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109],{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"Peraturan BI No. 3/24/PBI/2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/15/PBI/2001 tentang Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha","https://peraturan.bpk.go.id/Details/138279/peraturan-bi-no-324pbi2001","e1af9184-e969-49dc-8df4-ced6b0d84d4f","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER: 3/15/PBI/2001
CONCERNING
DETERMINATION OF RURAL BANKS’ STATUS UNDER
SPECIAL SUPERVISION AND FREEZING OF BUSINESS ACTIVITIES

GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

Considering:

that until now there are still Rural Banks in difficulties that endanger their business continuity so that it can reduce public trust in Rural Banks as a whole;
that with respect to the aforementioned Rural Banks, it is deemed necessary to take measures to improve the Rural Banking industry through special supervision or freezing of certain business activities;
that in connection with this, it is necessary to regulate the provisions regarding the Determination of the Status of Rural Banks Under Special Supervision and Freezing of Business Activities in a Bank Indonesia Regulation;

In view of:

Law Number 7 of 1992 concerning Banking (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1992 Number 31, Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1a5ef28-78d2-4fdf-9a77-4e6b37e466ff","actionData","errors"]