[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e19fa1d7-f1ac-44c1-9119-b7d7df6d7330","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2025","number","7","year","2025","published_date","2025-08-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"558f89d6-fe35-4a3d-a69d-1015ae0b0ebb","Statuta Kelembagaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lembaga kemasyarakatan kelurahan
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2025/No.7
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan \r\nharus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai kearifan\r\nlokal yang ada di daerah yaitu adanya ketertiban,\r\nkedamaian, keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum; bahwa pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun\r\n2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan\r\nbertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyelarasan\r\nperaturan perundang-undangan sehingga terpenuhi\r\nkepastian hukum dalam penyelenggaraan Lembaga\r\nKemasyarakatan Kelurahan dalam mewujudkan partisipasi\r\nmasyarakat dalam pembangunan daerah; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan\r\nDesa dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Daerah Nomor 11\r\nTahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan\r\nperlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan\r\nKelurahan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2025. \n Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 dicabut. \n 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Pencabutan ini dilakukan karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa tidak lagi mengamanatkan pengaturan lembaga kemasyarakatan dalam Peraturan Daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 dianggap tidak sesuai dan perlu dicabut untuk memenuhi kebutuhan penyelarasan peraturan perundang-undangan dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kota Surakarta No. 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/206044/perda-kota-surakarta-no-11-tahun-2011","10641452-60a5-4173-9fd7-6a7dea79a0d0","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SURAKARTA
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 7 OF 2025
ON
REVOCATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 11 OF 2011 ON
VILLAGE COMMUNITY INSTITUTIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the formation of village community institutions must be in accordance with Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the local wisdom values that exist in the region, namely order, peace, justice, benefit and legal certainty;
that the revocation of Regional Regulation Number 11 of 2011 concerning Village Community Institutions aims to meet the need for harmonization of laws and regulations so that legal certainty is fulfilled in the implementation of Village Community Institutions in realizing community participation in regional development;
that with the enactment of Minister

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e19fa1d7-f1ac-44c1-9119-b7d7df6d7330","actionData","errors"]