[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0d926af-d2e2-4527-9290-7ca21007e737","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN KETENAGAKERJAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 13 Tahun 2015","number","13","year","2015","published_date","2015-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN KETENAGAKERJAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2015/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan usaha bagi perusahaan swasta serta untuk menciptakan ketenangan dan kelangsungan berusaha maka dipandang perlu adanya peraturan Walikota yang menyatakan tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan Swasta, maka PERDA Kota Bekasi No 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan dipandang perlu untuk diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan PERDA. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No 3 Tahun 1951; UU No 21 Tahun 1954; UU No 9 Tahun 1996; UU No 13 Tahun 2003; UU No 2 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai beberapa ketentuan dalam PERDA Kota Bekasi No 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap perusahaan yang berkedudukan di Kota Bekasi wajib menyediakan sarana dan fasilitas kesejahteraan pekerja dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan kemampuan perusahaan dalam bentuk nyata/natura. Sarana dan fasilitas Kesejahteraan Pekerja yang wajib disediakan oleh perusahaan meliputi penyediaan dan penyelenggaraan sarana: keluarga berencana; tempat penitipan anak; tempat menyusui anak/laktasi; perumahan pekerja/buruh; ibadah; olah raga; kantin; kesehatan; rekreasi; koperasi; lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Prioritas penyediaan dan fasilitas disesuaikan dengan tingkat kemampuan perusahaan. Perusahaan yang telah menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh wajib menjaga dan meningkatkan serta memelihara dan terus berusaha meningkatkan penyelenggaraan fasilitas yang telah diberikan kepada pekerja/buruh, serta dapat dituangkan dalam isi Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama. Pemerintah daerah memberikan pembinaan, bimbingan, penyuluhan penyelenggaraan penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja yang diberikan oleh perusahaan. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan yang sudah diatur, sanksi tersebut berupa: teguran; peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; pembatalan persetujuan; pembatalan pendaftaran; penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; pencabutan ijin. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015. \n Peraturan Daerah Kota Bekasi No 18 Tahun 2011 diubah. \n 5 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 18 Seri E)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2015 mengubah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan. Perubahan tersebut meliputi penambahan Bab IIIA yang mengatur tentang Fasilitas Kesejahteraan Pekerja. Setiap perusahaan di Kota Bekasi wajib menyediakan sarana dan fasilitas kesejahteraan pekerja, dengan memperhatikan kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan. Fasilitas tersebut dapat diberikan dalam bentuk natura dan meliputi fasilitas keluarga berencana, tempat penitipan anak, tempat menyusui, perumahan pekerja, tempat ibadah, olahraga, kantin, kesehatan, rekreasi, koperasi, dan fasilitas lainnya yang diatur dalam PKB. Prioritas penyediaan fasilitas disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Perusahaan yang telah menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan wajib menjaganya dan terus berusaha meningkatkannya, yang dapat dituangkan dalam Peraturan Perusahaan atau PKB. Pemerintah daerah memberikan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 62 ayat (1) dan (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 68 ayat (3), dan Pasal 80A.\n2. Sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pencabutan ijin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kota Bekasi No. 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/165464/perda-kota-bekasi-no-18-tahun-2011","71de4b17-8920-42c6-a8b0-1bebd8a84413","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY
NUMBER : 13
SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 13 YEAR 2015
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 18 YEAR 2011 CONCERNING LABOR SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

Considering :

that in order to improve the welfare of
worker/laborer and improve the implementation of
business activities for private companies and to
create tranquility and business continuity
it is deemed necessary to have a Mayor's regulation
which states about the Implementation of Welfare
Facilities for Workers in Private Companies, then
Bekasi City Regional Regulation Number 18 of 2011
concerning Labor Services is deemed necessary
to be amended;
that based on the considerations as
referred to in letter a, the amendment to the Regional
Regulation is stipulated by Regional
Regulation.

In view of :

Law Number 3 of 1951 concerning
Enactment of Law Number 23
of 1948 concerning Labor

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0d926af-d2e2-4527-9290-7ca21007e737","actionData","errors"]