[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0a78bea-affc-4789-9b22-995a2161b163","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi","short_title","Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025","number","8","year","2025","published_date","2025-09-29","effective_date","2025-09-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8bb8222e-dde2-40a5-9556-235757acbf67","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Ketenagakerjaan","short_name","Permenaker","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Kementerian Ketenagakerjaan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedoman - Bantuan Pemerintah - Program magang- Lulusan Perguruan Tinggi
2025
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NO. 8, BN 2025 (730); 9 hlm
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan TENTANG Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan program \r\npemerintah dalam upaya meningkatkan kompetensi\r\nsumber daya manusia, menyiapkan lulusan baru\r\nperguruan tinggi memasuki dunia kerja, dan\r\nmemberikan peluang kesempatan kerja, perlu\r\ndilaksanakan program pemagangan bagi lulusan\r\nperguruan tinggi \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;\r\nUU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;\r\nUU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024;\r\nUU No. 12 Tahun 2012;\r\nPerpres No. 164 Tahun 2024;\r\nPMK No. 168/PMK.05/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 132/PMK.05/2021;\r\nPermenaker No. 20 Tahun 2024. \n Peraturan ini mengatur mengenai penerima bantuan pemerintah program pemagangan; penyelenggara pemagangan; tata cara penyelenggaraan program pemagangan; besaran dan tata cara pemberian bantuan pemerintah program pemagangan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2025. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mengatur tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah untuk program pemagangan lulusan perguruan tinggi. Latar belakang dari peraturan ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, menyiapkan lulusan baru perguruan tinggi memasuki dunia kerja, dan memberikan peluang kesempatan kerja melalui program pemagangan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kriteria dan persyaratan bagi penerima bantuan pemerintah (Peserta Pemagangan), yaitu WNI, lulusan program pendidikan diploma atau sarjana paling lama 1 tahun saat mendaftar, dan berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar.
Prosedur pendaftaran dan validasi calon Peserta Pemagangan melalui SIAPkerja.
Persyaratan bagi Penyelenggara Pemagangan, termasuk pendaftaran di SIAPkerja dan verifikasi usulan program pemagangan oleh Tim Pelaksana.
Tata cara penyelenggaraan program pemagangan, termasuk perjanjian pemagangan, penyediaan mentor, pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan, dan evaluasi peserta.
Besaran dan tata cara pemberian bantuan pemerintah berupa uang saku kepada Peserta Pemagangan setiap bulan selama maksimal 6 bulan.
Prosedur penetapan penerima bantuan, pengajuan surat perintah membayar, dan penyaluran dana melalui Bank Penyalur.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan oleh Direktur Jenderal.
Pelaporan oleh Bank Penyalur, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, KPA, dan Direktur Jenderal.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja, dan kesempatan kerja bagi lulusan Perguruan Tinggi melalui program pemagangan yang didukung oleh bantuan pemerintah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[105,111],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","Permenaker No. 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/350748/permenaker-no-9-tahun-2026","7b1053e6-979e-4e11-b326-a97aa8273580",{"_106":112,"_108":113,"_36":114},"Permenaker No. 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/334805/permenaker-no-11-tahun-2025","dba1f005-9707-4876-b332-f13cf5725aea","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MANPOWER
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2025
CONCERNING
GUIDELINES FOR PROVIDING GOVERNMENT ASSISTANCE
HIGHER EDUCATION GRADUATE APPRENTICESHIP PROGRAM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement a government program in an effort to improve the competence of human resources, prepare new graduates to enter the world of work, and provide employment opportunities, it is necessary to implement an apprenticeship program for graduates;
that in the implementation of the program as referred to in letter a, there needs to be support in the form of providing government assistance in the apprenticeship program for graduates;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Manpower concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0a78bea-affc-4789-9b22-995a2161b163","actionData","errors"]