Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2026

Peraturan ini diterbitkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pemagangan lulusan perguruan tinggi melalui perluasan cakupan kepesertaan dan manfaat program. Kebijakan ini menetapkan persyaratan bagi peserta pemagangan, yaitu warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan, lulusan pendidikan diploma, sarjana, atau profesi maksimal satu tahun sejak tanggal ijazah atau sertifikat profesi, serta berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di kementerian terkait.

Selain itu, peraturan ini mengatur mengenai sertifikasi kompetensi kerja bagi peserta yang telah menyelesaikan program pemagangan. Peserta dapat mengikuti sertifikasi melalui lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan pendaftaran melalui sistem SIAPkerja. Biaya sertifikasi tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat BNSP. Terkait bantuan pemerintah, peraturan ini menegaskan bahwa bantuan diberikan dalam bentuk uang saku yang besarannya ditetapkan oleh Menteri, diberikan setiap bulan selama maksimal enam bulan, dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas uang saku tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.