[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e09f6958-5f69-4d23-beb7-7754d28602a1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi","short_title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-02-01","effective_date","2013-02-04","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6c2d5384-c3be-44dc-896b-dcfea5cccf8c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral","short_name","Permen ESDM","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 9, BN 2013/ NO 194; PERATURAN.GO.ID : 19 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226)\n2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar memberikan manfaat dan penerimaan maksimal bagi negara. Fungsi SKK Migas meliputi pemberian pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama, penandatanganan Kontrak Kerja Sama, pengkajian dan penyampaian rencana pengembangan lapangan, pemberian persetujuan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama, dan penunjukan penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara.\n\nSusunan organisasi SKK Migas terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, Pengawas Internal, dan beberapa Deputi yang masing-masing membawahi divisi-divisi dengan tugas spesifik di bidang pengendalian perencanaan, operasi, keuangan, komersial, dan dukungan bisnis. Peraturan ini juga mengatur tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi tersebut secara rinci, termasuk pembentukan Kantor Perwakilan SKK Migas di daerah.\n\nSelain itu, diatur pula mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan SKK Migas, serta ketentuan lain-lain terkait tugas, fungsi, dan susunan organisasi hingga tingkat Kepala Subbagian.","transitional_provisions","1. Organisasi yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai diundangkannya Peraturan Menteri ini.\n2. Pemangku jabatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini sampai ditetapkannya pemangku jabatan yang baru sesuai Peraturan Menteri ini.\n3. Organisasi di bawah Divisi yang mengalami perubahan tetap melaksanakan tugas sesuai struktur yang ada dan bertanggung jawab kepada atasan yang sesuai dengan tugasnya sampai dengan ditetapkannya organisasi yang baru.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Permen ESDM No. 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143058/permen-esdm-no-17-tahun-2017","6a73bbfe-cfca-454d-905e-51208c9924bd","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.194, 2013 MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES.
The Upstream Oil and Gas Task Force. Upstream Business Activities. Organization. Work Procedures.

REGULATION OF THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 09 OF 2013
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF THE UPSTREAM OIL AND GAS TASK FORCE
IMPLEMENTING UPSTREAM OIL AND GAS BUSINESS ACTIVITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that as an implementation of the provisions of Article 6 and Article 16 of Presidential Regulation Number 9 of 2013 concerning the Implementation of Management of Upstream Oil and Gas Business Activities, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources concerning the Organization and Work Procedures of The Upstream

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e09f6958-5f69-4d23-beb7-7754d28602a1","actionData","errors"]