[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0822114-8265-49e8-a2fe-59d3f0049314","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2024","number","41","year","2024","published_date","2024-10-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rencana - Kerja - dan - Anggaran - Otoritas - Jasa - Keuangan - dan - PUngutan - di - Sektor - Jasa - Keuangan
2024
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 41, LN 2024 (210) : 22 hlm., jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36B dan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 21 Tahun 2011. \n Peraturan Presiden ini mengatur mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (RKA) Otoritas Jasa Keuangan merupakan rencana keuangan tahunan Otoritas Jasa Keuangan yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan Pungutan di sektor jasa keuangan yang merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. RKA Otoritas Jasa Keuangan; b. Pungutan dan penerimaan lainnya; c. Rupiah Murni; d. pelaksanaan anggaran; dan e. pelaporan dan pertanggungjawaban. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2024. \n Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Ketentuan mengenai Pungutan dan penerimaan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini mulai berjalan pada tanggal 1 Januari 2025. \n Lampiran file: 50 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 22, lampiran hlm 23 sd 50) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36B dan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Tujuannya adalah untuk mengatur Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pungutan di sektor jasa keuangan. Peraturan ini menegaskan bahwa anggaran OJK menjadi bagian dari anggaran BUN pada APBN mulai tahun 2025, tanpa mengurangi independensi OJK. Peraturan ini juga mengatur mekanisme penyusunan anggaran, koordinasi dengan Menteri, dan pembahasan dengan DPR. Pungutan dan penerimaan lainnya menjadi sumber anggaran OJK, dan OJK dapat mengajukan kebutuhan anggaran dari Rupiah Murni untuk pengembangan aset. Selain itu, peraturan ini menetapkan bahwa pungutan dan penerimaan lainnya merupakan penerimaan negara bukan pajak, dan OJK ditetapkan sebagai mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak. OJK memiliki kewenangan untuk menggunakan pungutan dan penerimaan lainnya, melakukan verifikasi penghitungan biaya tahunan, menerima penyetoran, mengategorikan piutang macet, menyesuaikan kewajiban pembayaran pungutan, dan mengenakan sanksi administratif. Pada akhir tahun 2024, hasil pungutan yang tidak digunakan akan dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak BUN.

","transitional_provisions","1. Hasil Pungutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun 2024 dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak BUN.\n2. Hasil Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkelolakan kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku mitra instansi pengelola.\n3. Ketentuan mengenai pengelolaan Pungutan 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan hasil Pungutan yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun 2024.\n4. Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku:\n a. semua peraturan perundang-undangan mengenai RKA Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan Sektor Jasa Keuangan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan\n b. keputusan penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan kepada Pihak sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku dan besaran tarifnya mengikuti besaran tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Pihak yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda oleh Otoritas Jasa Keuangan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Pungutan yang wajib dibayar dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.\n2. Keterlambatan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi dikenakan sanksi denda dan/atau bunga.\n3. Dalam hal Pihak tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif tambahan selain sanksi administratif denda atau tindakan tertentu, paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan.\n4. Sanksi administratif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:\n a. peringatan tertulis;\n b. penurunan tingkat kesehatan;\n c. pembatalan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan;\n d. pembatasan kegiatan usaha;\n e. perintah penggantian manajemen;\n f. pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela;\n g. pembatalan persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan;\n h. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau\n i. pencabutan izin usaha.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa KeuanganTerhitung sejak tanggal 1 Januari 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5448/pp-no-11-tahun-2014","082259c3-c561-4950-98c9-5b0b5255f188","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 41 OF 2024
CONCERNING
THE WORK PLAN AND BUDGET OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY AND
LEVIES IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 36B and Article 37
paragraph (4) of Law Number 21 of 2011 concerning the
Financial Services Authority as amended by
Law Number 4 of 2023 concerning the Development
and Strengthening of the Financial Sector, it is necessary to stipulate a Government
Regulation concerning the Work Plan and Budget of the Financial Services
Authority and Levies in the Financial Services Sector;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of
Indonesia;
Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services
Authority

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0822114-8265-49e8-a2fe-59d3f0049314","actionData","errors"]