[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e06acd38-969c-44e4-9aee-66a73eb11842","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2011 tentang PAJAK REKLAME","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banggai","place_of_enactment","Luwuk","theme","PAJAK REKLAME","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

reklame-pajak
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/No.13; TLD.No.87
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK REKLAME
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Pajak Reklame ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten;\r\nbahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame. \n UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Tingkat II Banggai No. 14 Tahun 1998; Perda Kabupaten Banggai No. 9 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banggai No. 20 Tahun 2009. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pajak Reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. diatur tentang nama, objek dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif pajak dan cara perhitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah; tata cara pembayaran dan penagihan pajak; tata cara pemungutan pajak; pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; keberatan dan banding; pengembalian kelebihan pajak; kadaluwarsa; insentif pemungutan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2009 tentang \n 14 Halaman, Penjelasan: 3 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 50)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Reklame di Kabupaten Banggai. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan Pajak Reklame sebagai salah satu jenis pajak kabupaten. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Objek Pajak: Semua penyelenggaraan reklame, termasuk reklame papan/billboard, kain, melekat (stiker), selebaran, berjalan (termasuk pada kendaraan), udara, apung, suara, film/slide, dan peragaan. Tidak termasuk objek pajak adalah reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian/mingguan/bulanan, label/merek produk, nama pengenal usaha/profesi, reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan reklame untuk pemilihan umum.
Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, atau pihak ketiga yang menyelenggarakan reklame.
Dasar Pengenaan Pajak: Nilai Sewa Reklame, yang ditetapkan berdasarkan nilai kontrak (jika diselenggarakan pihak ketiga) atau dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan, lokasi, waktu, jangka waktu, jumlah, dan ukuran media reklame (jika diselenggarakan sendiri).
Tarif Pajak: 25% dari Nilai Sewa Reklame.
Wilayah Pemungutan: Seluruh wilayah Kabupaten Banggai.
Masa Pajak: 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati (maksimal 3 bulan).
Kewajiban Wajib Pajak: Melaporkan data subjek dan objek pajak.
Tata Cara Pembayaran: Dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, menggunakan SSPD.
Penagihan Pajak: Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan penyitaan jika pajak tidak dibayar.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak: Dapat diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi Administrasi: Dapat dilakukan oleh Bupati atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya.
Keberatan dan Banding: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dan banding ke Pengadilan Pajak.
Pengembalian Kelebihan Pajak: Dapat diajukan oleh Wajib Pajak.
Kadaluwarsa: Hak penagihan pajak kedaluwarsa setelah 5 tahun.
Insentif Pemungutan: Dapat diberikan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan pajak.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Banggai No. 2 Tahun 2020 tentang PAJAK DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/187308/perda-kab-banggai-no-2-tahun-2020","dfd5a9e3-e553-42f7-a0fb-addd5d710e6b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANGGAI REGENCY
NUMBER 13 OF 2011
CONCERNING
ADVERTISEMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGGAI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that based on Article 2 paragraph (2) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Advertisement Tax is stipulated as one type of Regency Tax;
that Regional Regulation of Banggai Regency Number 3 of 2009 concerning Advertisement Tax needs to be adjusted to Law Number 28 of 2009;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Advertisement Tax.

In view of :

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette Number 1822);
Law Number 8 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e06acd38-969c-44e4-9aee-66a73eb11842","actionData","errors"]