[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0370c83-d4fb-4215-922a-19eae027156d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-03-07","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2011/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan termasuk di dalamnya mengatur tentang nama, objek dan subjek pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, cara perhitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, surat pemberitahuan pajak daerah, penetapan pajak, surat tagihan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, tata cara pemungutan pajak, sanksi administrasi, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kadaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1998 tentang Pajak Galian C (Lembaran Daerah Tahun 1998 No. 6 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Terdiri dari 24 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\nPeraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Galian C (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 6 Seri A).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mengatur kembali pajak dan retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, serta untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan demi kelancaran pembangunan di Kota Gorontalo.

\n\n

Objek pajak meliputi kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan seperti asbes, batu tulis, batu kapur, pasir dan kerikil, dan lainnya, dengan pengecualian pengambilan yang tidak bersifat komersial atau merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lain yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

\n\n

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual hasil pengambilan mineral, dihitung dari volume/tonase dikalikan dengan nilai pasar atau harga standar. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara benar dan lengkap paling lambat 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

\n\n

Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika pajak kurang dibayar, terdapat kesalahan dalam SPTPD, atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif. Peraturan ini juga mengatur tata cara pembayaran dan penagihan pajak, termasuk pemberian angsuran atau penundaan pembayaran dengan bunga 2% sebulan. Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai sanksi administratif, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, serta prosedur pengajuan keberatan dan banding. Selain itu, diatur pula mengenai pembetulan ketetapan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kadaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2020 tentang Pajak daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/165620/perda-kota-gorontalo-no-4-tahun-2020","53c4fb8f-ffbb-4cae-8472-0af43a266676","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF GORONTALO
REGIONAL REGULATION OF GORONTALO CITY
NUMBER 6 OF 2011
ABOUT
NON-METALLIC MINERAL AND ROCK TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF GORONTALO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, it is necessary to re-regulate Taxes and Levies;
that Natural Resources in or on the earth's surface can be used to facilitate development, the exploitation of minerals needs to be regulated;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Non-Metallic Mineral and Rock Tax;

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822);

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0370c83-d4fb-4215-922a-19eae027156d","actionData","errors"]