Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 6 Tahun 2011

Peraturan Daerah ini mencabut: Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Galian C (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 6 Seri A).

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mengatur kembali pajak dan retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, serta untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan demi kelancaran pembangunan di Kota Gorontalo.

Objek pajak meliputi kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan seperti asbes, batu tulis, batu kapur, pasir dan kerikil, dan lainnya, dengan pengecualian pengambilan yang tidak bersifat komersial atau merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lain yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual hasil pengambilan mineral, dihitung dari volume/tonase dikalikan dengan nilai pasar atau harga standar. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara benar dan lengkap paling lambat 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika pajak kurang dibayar, terdapat kesalahan dalam SPTPD, atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif. Peraturan ini juga mengatur tata cara pembayaran dan penagihan pajak, termasuk pemberian angsuran atau penundaan pembayaran dengan bunga 2% sebulan. Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai sanksi administratif, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, serta prosedur pengajuan keberatan dan banding. Selain itu, diatur pula mengenai pembetulan ketetapan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kadaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(-)

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang. 2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.