[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfd0ebf2-9bca-4b6c-80a0-615f96e94781","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024","number","9","year","2024","published_date","2024-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perusahaan perseroan daerah bank perekonomian rakyat
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/No.9
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan sinergi dengan \r\nsemua pihak terutama untuk mendorong\r\nperkembangan usaha mikro kecil dan menengah,\r\ndiperlukan perbaikan tata kelola perbankan sebagai\r\npenggerak roda perekonomian masyarakat khususnya\r\nmasyarakat menengah ke bawah; bahwa untuk mewujudkan Daerah yang lebih sejahtera,\r\nmandiri dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai\r\nreligiusitas, serta memberikan kemudahan dan\r\nperluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat\r\numum, perlu didukung dengan perekonomian yang\r\ntangguh melalui peran perbankan yang lebih optimal; bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor\r\n4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan\r\nSektor Keuangan, nomenklatur Bank Perkreditan\r\nRakyat berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan\r\nPerseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank\r\nPekalongan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Lambang, Bentuk Badan Hukum dan Tempat Kedudukan, Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri Perusahaan, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, Modal dan Saham, Organ, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan, pembubaran, Ketentuan lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2024. \n Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019 dicabut. \n 24 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 9).\n2. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan (Perseroda) dibentuk dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna, mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta memperoleh laba atau keuntungan.

Kegiatan usaha PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana dalam bentuk kredit, melakukan transfer dana, menempatkan atau meminjamkan dana pada bank lain, melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing, melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR, melakukan kerja sama dengan LJK lain dan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah, melakukan kegiatan pengalihan piutang, dan/atau melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Modal dasar PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas saham dengan kepemilikan Pemerintah Daerah sebesar 99,75% sebagai pemegang saham pengendali dan pemegang saham lainnya sebesar 0,25%.

Organ PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) terdiri atas RUPS, Komisaris, dan Direksi. RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) dan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi. Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) dan bertanggung jawab kepada RUPS.

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, pejabat yang melakukan fungsi pembinaan teknis, dan pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan. Pengawasan terhadap PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) dilakukan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, terdiri dari pengawasan internal dan eksternal.

","transitional_provisions","1. Proses penyesuaian PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.\n2. Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian Perusahaan Daerah BPR Bank Pekalongan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan, menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n4. Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n5. Segala tindakan hukum Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan selama proses pendirian PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.\n6. Segala bentuk perjanjian yang telah ada dan belum berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n7. Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah diakui sebagai modal disetor kepada PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda).\n8. Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Pekalongan Pekalongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kota Pekalongan No. 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pekalongan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/108022/perda-kota-pekalongan-no-2-tahun-2019","98453e0c-439a-4d99-8b50-0ef35aae6028",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PERDA Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/230770/perda-kota-pekalongan-no-9-tahun-2013","39263faa-2bf1-4324-97e1-05f891224ea1","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 9 OF 2024
CONCERNING
REGIONAL PUBLIC COMPANY OF PEOPLE'S ECONOMIC BANK
BANK PEKALONGAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

Considering :

that in order to increase synergy with all parties, especially to encourage the development of micro, small and medium enterprises, it is necessary to improve banking governance as a driver of the people's economy, especially the lower middle class;
that in order to create a more prosperous, independent and cultured Region based on religious values, and to provide convenience and expanded access for business actors and the general public, it needs to be supported by a resilient economy through a more optimal role of banking;
that based on the provisions of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, the nomenclature of Bank Perkreditan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfd0ebf2-9bca-4b6c-80a0-615f96e94781","actionData","errors"]