[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfc0745f-d662-424e-a6e3-04e1c6a5e106","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-01-02","effective_date","2025-01-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Angkutan Udara - perubahan
2025
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 2, BN 2025 (18) : 10 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan pelayanan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan angkutan udara, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan penyelenggaraan angkutan udara. \n Dasar hukum Permenhub ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2009; PP Nomor 5 Tahun 2021; PP Nomor 32 Tahun 2021; Perpres Nomor 173 Tahun 2024; Permenhub Nomor 35 Tahun 2021; dan Permenhub Nomor 17 Tahun 2022. \n Permenhub ini mengubah beberapa ketentuan dalam Permenhub Nomor 35 Tahun 2021. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2025. \n Permenhub ini mengubah Permenhub Nomor 35 Tahun 2021. \n Lampiran file: 10 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2025 ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan angkutan udara dengan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021. Perubahan ini mencakup kewajiban bagi Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal untuk mengajukan permohonan penetapan pelaksanaan rute penerbangan dalam negeri paling lambat 30 hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan. Selain itu, terdapat ketentuan baru mengenai monitoring pelaksanaan rute penerbangan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara setiap 14 hari kalender. Peraturan ini juga mengatur kewajiban penyusunan rencana terbang dan pelaporan data manifest penumpang dan kargo secara real-time kepada Direktur Jenderal. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang melakukan pembatalan atau pelaksanaan penerbangan yang tidak sesuai dapat dikenakan pengurangan frekuensi atau pencabutan rute penerbangan.","transitional_provisions","1. Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34B mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","1. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang melakukan pembatalan dan/atau pelaksanaan penerbangan yang tidak sesuai dengan lampiran Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan lebih dari atau sama dengan 20% dapat dikenakan pengurangan frekuensi atau pencabutan rute penerbangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","Permenhub No. 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/284318/permenhub-no-35-tahun-2021","0e6855c2-afdb-42eb-b2dc-e35fad6b5bb8","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 2 OF 2025
CONCERNING
AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION NUMBER
PM 35 OF 2021 CONCERNING AIR TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve services and optimize the implementation of air transportation activities, it is necessary to adjust the regulation of air transportation;
that Regulation of the Minister of Transportation Number PM 35 of 2021 concerning Air Transportation requires adjustments to accommodate legal needs, so it needs to be amended;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Transportation concerning Amendments to Regulation of the Minister of Transportation Number PM

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfc0745f-d662-424e-a6e3-04e1c6a5e106","actionData","errors"]