For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional

Also known as: PERPRES 110/2025 · PERPRES No. 110 Tahun 2025 · PERPRES Nomor 110 Tahun 2025

Status:
Active
Effective Date:10 Oktober 2025Publication Date:10 Oktober 2025
Lingkungan Hidup, Sosial, & Tata Kelola (ESG)KarbonPertambangan & Sumber Energi

Information

TypePeraturan Presiden (Perpres)
ThemePenyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional
LocationPemerintah Pusat
Effective Date10 Oktober 2025
Publication Date10 Oktober 2025
Place of EnactmentJakarta

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk mengendalikan perubahan iklim yang berdampak negatif pada lingkungan dan kehidupan, dengan mengintegrasikan langkah-langkah pengendalian perubahan iklim dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan masyarakat.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) nasional melalui alokasi karbon, penyusunan dan penetapan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC), tata laksana instrumen NEK, kerangka transparansi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pendanaan, serta pembentukan komite pengarah. Kewenangan dibagi antara kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

1. Penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional dan Daerah terkait penurunan Emisi GRK yang masih berlaku disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. 2. Pelaku Usaha yang telah memiliki Unit Karbon dan belum melakukan transaksi Perdagangan Karbon atau Pembayaran Berbasis Kinerja, wajib mengikuti ketentuan mengenai tata laksana penyelenggaraan instrumen NEK paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. 3. Perjanjian internasional dalam bidang penyelenggaraan instrumen NEK yang telah disetujui Pemerintah Indonesia sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

(-)
COPY
REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 110 OF 2025
on
IMPLEMENTATION OF CARBON PRICING INSTRUMENT AND
NATIONAL GREENHOUSE GAS EMISSIONS CONTROL

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
Considering :
  1. that increasing global warming results in climate change, thereby negatively impacting the quality of the environment and threatening the survival of humans and other living creatures, thus requiring climate change control measures;
  2. that climate change control measures need to be taken in line with national economic development based on the principles of sustainable and environmentally sound development;
  3. that as a form of effort to control climate change, the Government has issued Presidential Regulation Number 98 of 2021 concerning the Implementation of Carbon Pricing for Achieving Target kontribusi yang ditetapkan secara nasional and Greenhouse Gas Emissions
Locked content

Continue with Full Access

Activate your Veritask subscription for full access to Veritask AI premium features.