[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df3e98db-304c-407c-85d8-0db0f1d3203c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2023","number","2","year","2023","published_date","2023-01-13","effective_date","2023-02-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

otonomi
2023
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 2, BN 2023 (126) : 55 hlm
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melakukan pemulihan ekosistem gambut sesuai\t dengan target capaian tahun 2023, perlu dilakukan\tpercepatan restorasi ekosistem gambut melalui\tpenugasan sebagian urusan pemerintahan bidang\tlingkungan hidup dan kehutanan kepada 7 (tujuh) Gubernur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden\t Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;\r\nb. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan pencapaian target\tpemulihan ekosistem gambut, penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam\r\n1 (satu) tahun anggaran 2023 melalui tugas pembantuan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang\tPenugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 \r\n \n Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan penugasan, pelaksanaan tugas pembantuan, pelaporan dan evaluasi tugas pembantuan, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023. \n 55 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 376).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan penugasan pelaksanaan kegiatan restorasi gambut tahun anggaran 2023 kepada tujuh gubernur melalui mekanisme tugas pembantuan. Kegiatan restorasi gambut meliputi kegiatan utama (pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan petak percontohan revegetasi, revitalisasi mata pencaharian masyarakat, pemberdayaan masyarakat, operasional pembasahan, dan fasilitasi tim restorasi gambut daerah) dan kegiatan pendukung (rapat, koordinasi, pengelolaan program, fasilitasi penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, serta monitoring dan evaluasi). Pelaksanaan restorasi gambut didasarkan pada rencana program, kegiatan, dan anggaran yang ditetapkan oleh Menteri. Kepala BRGM menyusun dan menetapkan KHG sasaran dan volume kegiatan. Gubernur bertugas melakukan sinkronisasi, mengusulkan Satker sebagai KPA Tugas Pembantuan, serta melakukan koordinasi, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan. Menteri menetapkan alokasi anggaran berdasarkan KHG sasaran dan volume kegiatan. Kepala Satker menggunakan minimal 70% anggaran untuk kegiatan utama restorasi gambut.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Menteri dapat melakukan penghentian alokasi pendanaan apabila:\n\n1. Ditemukan ketidaksesuaian berdasarkan hasil pelaporan dan evaluasi.\n2. Kepala Satker tidak menyampaikan laporan triwulanan secara berturut-turut.\n3. Ditemukan penyimpangan dari hasil pemeriksaan oleh lembaga berwenang.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permen LHK No. 4 Tahun 2024 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2024","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/285473/permen-lhk-no-4-tahun-2024","18021559-3292-4d69-ace0-d88c40513e3d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 2 OF 2023

ABOUT

ASSIGNMENT OF PEATLAND RESTORATION ACTIVITY IMPLEMENTATION
FISCAL YEAR 2023

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to restore the peatland ecosystem in accordance with the target achievement for 2023, it is necessary to accelerate the restoration of the peatland ecosystem through the assignment of some governmental affairs in the environment and forestry sector to 7 (seven) Governors as regulated in Presidential Regulation Number 120 of 2020 concerning the Peatland and Mangrove Restoration Agency;
that to increase the effectiveness and achievement of the peatland ecosystem restoration target, the assignment as intended in letter a is carried out in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df3e98db-304c-407c-85d8-0db0f1d3203c","actionData","errors"]