[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df374a4a-c7a9-410f-9c70-38919a4ec067","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2017","number","10","year","2017","published_date","2017-03-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Depok","place_of_enactment","Depok","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2017//10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 75)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Latar belakang perubahan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sah secara hukum.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Perubahan meliputi:

Subjek dan Wajib Retribusi: Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi menjadi Subjek Retribusi. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar retribusi.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi: Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah kunjungan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama setahun dikalikan indeks variabel (zonasi dan ketinggian menara). Tarif Retribusi ditetapkan dalam rupiah.
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi: Memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pelayanan.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Ditetapkan setiap tahun dengan rumus: RT = tarif retribusi X tingkat penggunaan jasa. Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp 785.833,00 per menara per tahun dan ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.
Pemanfaatan: Penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kota Depok No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/278404/perda-kota-depok-no-01-tahun-2024","4ecbf711-fa12-43b8-92d6-198611f2f2e8","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[109],{"_98":110,"_100":111,"_36":112},"PERDA Kota Depok No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/166612/perda-kota-depok-no-18-tahun-2011","279807e1-f445-434f-8fbf-aaa786262a4a","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WEST JAVA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 10 OF 2017
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 18 OF 2011
CONCERNING
TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\nMAYOR OF DEPOK,
Considering:

that regional retribution is one source of local revenue to finance the implementation of regional government in order to improve services to the community and regional independence;
that based on the provisions of Article 110 paragraph (1) letter n of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Telecommunication Tower Control Retribution is a type of general service retribution that can be collected by the Regional Government from individuals or entities that use/enjoy telecommunication tower control services;
that in order to provide telecommunication tower control services based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df374a4a-c7a9-410f-9c70-38919a4ec067","actionData","errors"]