[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df0fc66c-2f21-431c-8f21-ddc657e47b25","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013","number","22","year","2013","published_date","2013-11-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjarnegara","place_of_enactment","Banjarnegara","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERTURAN DAERAH - PERPAJAKAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2013/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak\r\nyang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah\r\nKabupaten Banjarnegara, telah ditetapkan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun\r\n2010 tentang Pajak Daerah; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan,\r\nutamanya ditetapkannya Putusan Mahkamah\r\nKonstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU\u0002IX/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang\r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah, beberapa ketentuan dalam\r\nPeraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu\r\nditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan\r\nAtas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara\r\nNomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7\r\nTahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14\r\nTahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16\r\nTahun 2010. \n Peraturan darah ini mengatur tentang perubahan atas peraturan daerah tentang pajak daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2013. \n 17 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarengara Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Perubahan tersebut meliputi:\n\n1. Pajak Hiburan: Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan meliputi tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, kontes kecantikan, binaraga, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyar dan bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran, dan pertandingan olahraga. Tarif pajak hiburan bervariasi antara 10% hingga 30% tergantung jenis hiburannya.\n2. Pajak Penerangan Jalan: Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan berbeda untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain (10% untuk bukan industri dan pertambangan, 3% untuk industri dan pertambangan) dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (1,5%).\n3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2): Tarif PBB P2 ditetapkan progresif, yaitu 0,075% untuk NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 dan 0,15% untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00.\n4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang ditetapkan Bupati, maka dasar pengenaan pajaknya adalah NJOP. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak, kecuali untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat dalam hubungan keluarga sedarah garis lurus satu derajat, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00.\n5. SPTPD: SPTPD harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.","transitional_provisions","","sanctions","1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 untuk setiap pelanggaran.\n2. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan Pasal 64 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 untuk setiap laporan.\n3. Kepala kantor pertanahan yang melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103,109],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PERDA Kab. Banjarnegara No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/174063/perda-kab-banjarnegara-no-4-tahun-2020","81d7c151-187a-4fad-a1fa-2fc8fb504e4f",{"_104":110,"_106":111,"_36":112},"PERDA Kab. Banjarnegara No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/123418/perda-kab-banjarnegara-no-5-tahun-2019","144c1f8d-fea8-48e2-a090-e2ec3e055bec","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BANJARNEGARA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJARNEGARA REGENCY
NUMBER 22 OF 2013
ABOUT
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BANJARNEGARA REGENCY
NUMBER 16 OF 2010 CONCERNING REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANJARNEGARA,

Considering:

that in order to implement the collection of taxes which is the authority of the Regional Government of Banjarnegara Regency, Regional Regulation of Banjarnegara Regency Number 16 of 2010 concerning Regional Taxes has been established;
that with the development of circumstances, especially the enactment of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 52/PUU-IX/2012 in the case of the Examination of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, several provisions in the Regional Regulation as referred to in letter a are no longer appropriate, therefore it needs to be reviewed;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df0fc66c-2f21-431c-8f21-ddc657e47b25","actionData","errors"]