[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","def9df65-8390-4e63-84f3-457094067d43","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tarif Dasar, Tarif Dasar Batas Atas dan Tarif Dasar Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2015","number","31","year","2015","published_date","2015-02-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tarif Dasar, Tarif Dasar Batas Atas dan Tarif Dasar Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 31, BN.2015/No.229, jdih.dephub.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Tarif Dasar, Tarif Dasar Batas Atas dan Tarif Dasar Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 57 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada penumpang dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum. Penetapan tarif dasar, batas atas, dan batas bawah didasarkan pada harga jenis eceran bahan bakar tertentu yang berlaku. Tarif dasar ditetapkan sebesar Rp. 130 per penumpang per kilometer untuk Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) dan Rp. 144 untuk Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya). Tarif batas atas dan bawah ditentukan dalam lampiran peraturan ini. Jika terjadi perubahan biaya pokok lebih dari 20%, evaluasi tarif dapat dilakukan. Tarif dasar tidak termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan asuransi sukarela. Biaya tambahan di luar tarif harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Perhubungan. Pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan dan pembekuan izin angkutan antarkota antarprovinsi. 2. Pembekuan izin dilakukan melalui tahapan peringatan I, II, dan III dengan tenggang waktu masing-masing 30 hari.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permenhub No. 57 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103895/permenhub-no-57-tahun-2014","61baf4b1-a67a-41a3-92cd-cb046ad628ca","revoked_by",[104],{"_97":105,"_99":106,"_36":107},"Permenhub No. 2 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103168/permenhub-no-2-tahun-2016","9a43eae1-5a61-436b-9ebe-39fa8ab6da3f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 31 OF 2015
CONCERNING
BASIC FARE, UPPER LIMIT BASIC FARE AND LOWER LIMIT BASIC FARE
OF INTERCITY AND INTERPROVINCIAL ECONOMY CLASS PASSENGER TRANSPORT
ON THE ROAD WITH PUBLIC MOBIL BUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to provide protection to passengers and ensure the continuity of the implementation of intercity and interprovincial economy class passenger transport services on the road with public mobil bus, it is necessary to adjust fares based on the current retail price of certain types of fuel;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Transportation concerning the Upper and Lower Limit

","pdf_url","/proxy/pdf?id=def9df65-8390-4e63-84f3-457094067d43","actionData","errors"]