For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2014

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi

Also known as: Permenhub 61/2014 · Permenhub No. 61 Tahun 2014 · Permenhub Nomor 61 Tahun 2014

Status:
Active
Effective Date:25 November 2014Publication Date:20 November 2014
Standar & Pedoman TeknisPerizinan & Pelayanan PublikTransportasi Darat, Laut & Udara

Information

TypePeraturan Menteri Perhubungan
ThemePerubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi
LocationKementerian Perhubungan
Effective Date25 November 2014
Publication Date20 November 2014
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan kewajiban klasifikasi bagi kapal berbendera Indonesia pada badan klasifikasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM 7 Tahun 2013. Penyempurnaan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan kapal dan kepatuhan terhadap standar internasional.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur bahwa kapal berbendera Indonesia dengan panjang tertentu, tonase kotor, atau tenaga penggerak utama tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi. Badan klasifikasi terdiri dari badan klasifikasi nasional dan badan klasifikasi asing yang diakui. Badan klasifikasi asing harus memiliki kantor cabang di Indonesia dan surveyor berkewarganegaraan Indonesia. Kewajiban klasifikasi tidak berlaku bagi kapal penangkap ikan dan kapal kayu yang dibangun secara tradisional.

(-)

(-)