[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dee2596f-92d4-4bde-8b26-a9d6da86357e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019","number","3","year","2019","published_date","2019-05-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan-permusyawaratan-desa
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2019/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016\r\ntentang Badan Permusyawaratan Desa. \n Materi pokok: Pembentukan, Keanggotaan dan Persyaratan, Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Pengisian Anggota BPD, Peningkatan Kapasitas BPD, Kelembagaan dan Tata Kerja BPD, Fungsi, Tugas, Wewenang dan Hak BPD, Hak, Kewajiban dan Larangan Anggota BPD, Musyawarah, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota BPD, Masa Jabatan Anggota BPD, Laporan Kinerja BPD, Pembiayaan, dan Pembinaan dan Pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019. \n Jumlah Halaman: 40 HLM; Penjelasan : 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 115).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan fungsi representatif BPD. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memperjelas kedudukan dan fungsi BPD dalam sistem pemerintahan desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembentukan BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa, dengan anggota yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui musyawarah perwakilan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
Persyaratan calon anggota BPD meliputi warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh Pancasila, berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bukan perangkat desa, berusia minimal 20 tahun, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tidak pernah dipidana penjara, tidak dicabut hak pilihnya, sehat jasmani dan rohani, mengenal daerahnya, bersedia dicalonkan, dan berdomisili di wilayah musyawarah.
Tata cara pelaksanaan musyawarah pengisian anggota BPD, termasuk pembentukan panitia musyawarah, penentuan alokasi kursi, wilayah musyawarah, dan kuota alokasi per wilayah.
Penetapan dan peresmian anggota BPD oleh Bupati.
Kelembagaan dan tata kerja BPD, termasuk pembentukan pimpinan dan bidang-bidang dalam BPD.
Fungsi, tugas, wewenang, dan hak BPD.
Hak, kewajiban, dan larangan anggota BPD.
Penyelenggaraan musyawarah BPD dan musyawarah desa.
Pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota BPD.
Masa jabatan anggota BPD selama 6 tahun.
Laporan kinerja BPD.
Pembiayaan kegiatan BPD dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

","transitional_provisions","1. BPD yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai berakhirnya masa jabatan dan diresmikan kembali sampai dengan 31 Desember 2019.\n2. Masa jabatan peresmian kembali anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung dalam 1 (satu) kali masa jabatan.\n3. Peresmian anggota BPD secara serentak akan dilaksanakan tanggal 2 Januari 2020.\n4. Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan.","sanctions","1. Anggota BPD yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Jika tidak ada perbaikan setelah dikenakan sanksi administratif, dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.\n3. Sanksi administrasi diberikan oleh Bupati.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Sleman No. 15 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12446/perda-kab-sleman-no-15-tahun-2016","d05014ed-1adb-418f-8b3d-fabc5703d3c3","revoked_by",[101,105],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"Perda Kab. Sleman No. 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika","https://peraturan.bpk.go.id/Details/303933/perda-kab-sleman-no-3-tahun-2024","5ad7e6c0-10f9-4282-b793-04696f27d521",{"_94":106,"_96":107,"_36":108},"PERDA Kab. Sleman No. 3 Tahun 2023 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277615/perda-kab-sleman-no-3-tahun-2023","72e809e6-16b9-46ac-b0d3-4d8a57e01715","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SLEMAN REGENT
YOGYAKARTA SPECIAL REGION
SLEMAN REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 3 OF 2019
CONCERNING
VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

SLEMAN REGENT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that based on Article 65 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Article 73 paragraph (1) of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 110 of 2016 concerning the Village Representative Body, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Village Representative Body; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 15 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Yogyakarta Special Region (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 44); \n Law Number 6 of 2014 concerning Villages (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dee2596f-92d4-4bde-8b26-a9d6da86357e","actionData","errors"]