[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d05014ed-1adb-418f-8b3d-fabc5703d3c3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 15 Tahun 2016","number","15","year","2016","published_date","2016-12-14","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA – PERMUSYAWARATAN – BADAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2016/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :\r\nPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-\tUndang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.\r\n \n Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk BPD yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016. \n 23 HLM; Penjelasan : 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan pembentukan BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan keterwakilan wilayah secara demokratis.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan BPD: BPD dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah dan mufakat.
Persyaratan Anggota BPD: Anggota BPD harus memenuhi persyaratan seperti warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh Pancasila, berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bukan perangkat desa, berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan kepala desa, tidak pernah dipidana penjara minimal 5 tahun, tidak dicabut hak pilihnya, mengenal daerahnya, bersedia dicalonkan, dan dipilih secara demokratis.
Tata Cara Musyawarah: Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan musyawarah pembentukan anggota BPD. Dibentuk panitia musyawarah tingkat desa dan tingkat wilayah musyawarah. Panitia bertugas menentukan alokasi kursi, wilayah musyawarah, kuota alokasi, melakukan sosialisasi, menyusun jadwal dan anggaran, serta melaksanakan musyawarah.
Penetapan dan Pengesahan: Kepala Desa menetapkan anggota BPD dengan Keputusan Kepala Desa, yang kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
Masa Jabatan: Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat dipilih paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak.
Susunan Organisasi: Susunan organisasi BPD terdiri dari pimpinan (ketua, wakil ketua, sekretaris) dan anggota. Pimpinan dipilih secara musyawarah.
Fungsi dan Wewenang BPD: BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Wewenangnya meliputi membahas rancangan peraturan desa, mengawasi pelaksanaan peraturan desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, dan menyusun tata tertib BPD.
Hak dan Kewajiban Anggota BPD: Anggota BPD memiliki hak mengajukan usul rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, serta mendapat tunjangan. Kewajibannya meliputi memegang teguh Pancasila, melaksanakan kehidupan demokrasi, menyerap aspirasi masyarakat, mendahulukan kepentingan umum, menghormati nilai sosial budaya, dan menjaga norma etika.

\n","transitional_provisions","1. BPD yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai berakhirnya masa jabatan dengan ketentuan:\na. apabila terdapat anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan dan jumlah keanggotaannya masih atau lebih dari 9 (sembilan) orang, maka tidak dilakukan pergantian antar waktu; atau\nb. apabila terdapat anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan dan jumlah keanggotaannya menjadi kurang dari 9 (sembilan) orang, maka dilakukan pergantian antar waktu yang anggotanya berasal dari keterwakilan wilayah musyawarah yang sama, kecuali tidak ada calon pengganti anggota BPD antar waktu dalam satu wilayah musyawarah.","sanctions","(-)","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kab. Sleman No. 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16973/perda-kab-sleman-no-1-tahun-2007","158bb12f-c60a-4401-b134-e653bf55b065","revoked_by",[107],{"_100":108,"_102":109,"_36":110},"PERDA Kab. Sleman No. 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/121521/perda-kab-sleman-no-3-tahun-2019","dee2596f-92d4-4bde-8b26-a9d6da86357e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d05014ed-1adb-418f-8b3d-fabc5703d3c3","actionData","errors"]