[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","deb0098c-2aba-4bac-a59b-3a84d558b84e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang RETRIBUSI DAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2015","number","12","year","2015","published_date","2015-12-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan","place_of_enactment","Makassar","theme","RETRIBUSI DAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LEMBAR DAERAH SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI DAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945\r\n\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara\tRepublik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I SulawesiUtara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);\r\n\r\n3.\tUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan\t(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4279).\r\n\r\n4.\tUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n\r\n5.\tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5679);\r\n\r\n6.\tPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n\r\n7.\tPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);\r\n\r\n8.\tPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor\r\n154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5333)\r\n\r\n9.\tPeraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi\tPengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan\tIzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358)\r\n\r\n10. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang\r\n\r\nPengawasan Ketenagakerjaan;\r\n\r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor456)\r\n\r\n12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006\r\nNomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281;\r\n\r\n13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah\r\n(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi SulawesiSelatan Nomor 269;\r\n\r\n14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274)\r\n\r\n \n BAB I KETENTUAN \r\nBAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI \r\nBAB III GOLONGAN RETRIBUSI\r\nBAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA \r\nBAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI \r\nBAB VII TATA CARA PERPANJANGAN IMTA\r\nBAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN RUANG LINGKUP \r\nBAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG \r\nBAB X TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI \r\nBAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN \r\nBAB XII TATA CARA PENAGIHAN \r\nBAB XIII KEBERATAN \r\nBAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN \r\nBAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI\r\nBAB XVI KEDALUWARSA \r\nBAB XVII PEMANFAATAN \r\nBAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN \r\nBAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN \r\nBAB XX SANKSI ADMINISTRASI \r\nBAB XXI PENYIDIKAN\r\nBAB XXII KETENTUAN PIDANA \r\nBAB XXIII KETENTUAN PENUTUP \r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015. \n PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2015 \n 27 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Provinsi Sulawesi Selatan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memungut retribusi atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA. Objek retribusi adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing, kecuali instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Subjek retribusi adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
Golongan Retribusi: Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan IMTA.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi: Tarif ditetapkan dalam bentuk rupiah yang disesuaikan dengan kurs USD 100 per orang/bulan untuk setiap TKA dan dibayarkan di muka. Tarif ditinjau paling lama 3 tahun sekali.
Tata Cara Perpanjangan IMTA: Perpanjangan IMTA diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk. Permohonan diajukan secara tertulis oleh pemberi kerja TKA.
Wilayah Pemungutan dan Ruang Lingkup: Retribusi dipungut di wilayah Daerah. Ruang lingkup pemberian Perpanjangan IMTA ditujukan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Daerah.
Masa Retribusi dan Saat Terutang: Masa Retribusi adalah 1 tahun. Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.
Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Retribusi: Wajib retribusi mengisi SPORD. Retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran: Pemungutan tidak dapat diborongkan. Pembayaran harus dilunasi sekaligus untuk 12 bulan.
Tata Cara Penagihan: Jika Retribusi tidak dibayar tepat waktu, dilakukan penagihan dengan STRD.
Keberatan: Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau STRD kepada Gubernur.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Jika terjadi kelebihan pembayaran, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi: Wajib Retribusi dapat diberi pengurangan atau keringanan atas pertimbangan kemampuan atau jenis bidang usaha, atau dibebaskan dalam keadaan kahar.
Kedaluwarsa: Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 3 tahun.
Pemanfaatan: Penerimaan Retribusi sebagian digunakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
Insentif Pemungutan: SKPD Pengelola Retribusi dapat diberi insentif atas pencapaian target pendapatan.
Pembinaan dan Pengawasan: Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh SKPD terkait.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tagihan berdasarkan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu tertentu, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Prov. Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/336434/perda-prov-sulawesi-selatan-no-1-tahun-2024","d237d886-805b-4f15-8b4b-cf7c28b80e8b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF SOUTH SULAWESI PROVINCE

NUMBER 12 OF 2015

","pdf_url","/proxy/pdf?id=deb0098c-2aba-4bac-a59b-3a84d558b84e","actionData","errors"]