For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 Tahun 2005

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi / Universal Service Obligation

Also known as: Permenkominfo 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 · Permenkominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/9/2005

Status:
Inactive
Effective Date:30 September 2005Publication Date:30 September 2005
Pendapatan Non PajakTelekomunikasi & Dunia Digital

Information

TypePeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
ThemePetunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi / Universal Service Obligation
LocationKementerian Komunikasi dan Informatika
Effective Date30 September 2005
Publication Date30 September 2005
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mengatur petunjuk pelaksanaan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KKPU). Latar belakang peraturan ini adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

  1. Setiap penyelenggara telekomunikasi yang telah mendapatkan izin wajib memberikan KKPU sebesar 0,75% dari pendapatan kotor per tahun buku.
  2. Pembayaran KKPU dapat dilakukan per triwulan, per semester, atau per tahun, paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.
  3. Dasar perhitungan pembayaran KKPU berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik atau dokumen pendukung lainnya yang sah.
  4. Pendapatan kotor dapat diperhitungkan dengan unsur yang dapat dikurangkan seperti piutang yang tidak tertagih.
  5. Tata cara penerimaan, penyetoran, dan pelaporan KKPU diatur, termasuk penyetoran ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal.
  6. Direktorat Jenderal dapat melaksanakan pencocokan dan penelitian untuk perhitungan besarnya pembayaran KKPU.

Peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada Menteri untuk melakukan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan jika penyelenggara telekomunikasi tidak mampu memenuhi kewajiban membayar KKPU.

(-)

(-)