For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1960

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1960 tentang Stastistik

Also known as: UU 7/1960 · UU No. 7 Tahun 1960 · UU Nomor 7 Tahun 1960

Status:
Inactive
Effective Date:26 September 1960Publication Date:26 September 1960
Hukum Administrasi NegaraRiset & Teknologi

Information

TypeUndang-undang (UU)
ThemeStastistik
LocationPemerintah Pusat
Effective Date26 September 1960
Publication Date26 September 1960
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Statistiek Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1934 No. 508) sebagaimana dilengkapi dengan Keputusan-keputusan Menteri Perekonomian/Perdagangan Peraturan ini mengubah: (-)

Latar Belakang dan Tujuan

Undang-Undang ini disusun untuk menyediakan statistik yang memberikan gambaran wajar dari ciri-ciri, kegiatan, dan keadaan masyarakat Indonesia. Hal ini penting untuk pembangunan nasional dan kebijakan pemerintah. Sebelumnya, kegiatan statistik didasarkan pada Statistiek Ordonantie 1934 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan negara.

Ketentuan Substansial

Biro Pusat Statistik (BPS) ditetapkan sebagai badan penyaluran statistik di bawah Kabinet Perdana Menteri. BPS bertugas melakukan kegiatan statistik di berbagai bidang seperti pertanian, perdagangan, dan pendidikan. BPS juga bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan statistik antar instansi pemerintah untuk mencegah duplikasi pekerjaan dan memajukan keseragaman dalam penggunaan definisi dan klasifikasi. Selain itu, dibentuk Badan Penasehat Negara Urusan Statistik untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai objek statistik yang perlu disusun dan cara pelaksanaannya. Setiap instansi pemerintah yang ingin melakukan kegiatan statistik harus berkonsultasi dengan BPS dan mendapatkan persetujuan pemerintah jika kegiatan tersebut memerlukan biaya besar atau melibatkan banyak pihak.

(-)

1. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) atau memberikan keterangan statistik palsu dapat dihukum penjara hingga enam bulan atau denda maksimal Rp. 10.000. 2. Menolak memberikan keterangan statistik atau tidak memenuhi kewajiban dapat dihukum kurungan hingga enam bulan atau denda maksimal Rp. 10.000. 3. Memberikan keterangan statistik yang tidak benar dapat dihukum penjara hingga satu tahun atau denda maksimal Rp. 20.000.