[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de389250-e69c-4845-96ba-cc06737bad49","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 126 Tahun 2022","number","126","year","2022","published_date","2022-10-27","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembangunan - Pergaraman - Nasional
2022
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 126, LN.2022/No.209, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional
ABSTRAK:	\n \n Perlindungan dan pemberdayaan petambak garam berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam perlu diarahkan untuk peningkatan usaha pergaraman di dalam negeri. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2016. \n Perpres ini mengatur mengenai upaya percepatan pembangunan pergaraman nasional yang dilaksanakan pada SEGAR. SEGAR atau Sentra Ekonomi Garam Rakyat adalah kawasan usaha pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi. SEGAR ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan Usaha Pergaraman dengan kriteria: 1) tersedia lahan untuk produksi Garam; 2) tersedia prasarana dan sarana Usaha Pergaraman; 3) terdapat pangsa pasar Garam; dan 4) terdapat dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2022. \n Pendanaan pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional dan rencana induk pergaraman daerah bersumber dari: APBN; APBD; dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n Lampiran file: 48 hlm (Batang tubuh 8 hlm; Lampiran 40 hlm). \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan pergaraman nasional guna memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Hal ini didasarkan pada perlunya perlindungan dan pemberdayaan petambak garam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan usaha pergaraman di dalam negeri dan memenuhi kebutuhan garam nasional.

Ketentuan Substansial: Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab atas percepatan pembangunan pergaraman, yang mencakup berbagai jenis garam seperti garam konsumsi, industri, dan lainnya. Kebutuhan ini harus dipenuhi dari produksi dalam negeri oleh petambak garam dan badan usaha paling lambat tahun 2024, kecuali untuk garam industri kimia. Peraturan ini juga mengatur pembentukan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) di provinsi dengan potensi pengembangan usaha pergaraman. Rencana aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional ditetapkan setiap lima tahun dan dapat disesuaikan jika ada perubahan kebijakan nasional. Pendanaan berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perpres No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/316706/perpres-no-17-tahun-2025","86d385d4-32e5-458d-9b3c-28e37369eae4","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 126 OF 2022
CONCERNING
ACCELERATION OF NATIONAL SALT DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the protection and empowerment of salt farmers based on Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishers, Fish Farmers, and Salt Farmers needs to be directed to increase the salt farming enterprise in the country;
that to fulfill the national salt needs, it is necessary to accelerate salt development;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning the Acceleration of National Salt Development;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishers, Fish Farmers, and Salt Farmers (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de389250-e69c-4845-96ba-cc06737bad49","actionData","errors"]