[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de19bde2-4f65-4461-918c-c46f08a5c559","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai\r\nWakil Pemerintah Pusat Bidang Kepemudaan dan\r\nKeolahragaan","short_title","Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2025","number","5","year","2025","published_date","2025-05-20","effective_date","2025-06-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e41fea15-fcb9-4ba8-a4c7-e056ecf4d992","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga","short_name","Permenpora","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"cdb0ad09-b4d9-463f-bd32-671a7a1373ae","Kepemudaan & Olahraga","tags",[],"location","Kementerian Pemuda dan Olahraga","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai\r\nWakil Pemerintah Pusat Bidang Kepemudaan dan\r\nKeolahragaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan - Dekonsentrasi - Gubernur - Wakil Pemerintah Pusat - Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
2025
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga NO. 5, BN 2025 (402); 7 hlm
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga TENTANG Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai\r\nWakil Pemerintah Pusat Bidang Kepemudaan dan\r\nKeolahragaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5\r\nTahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan\r\nPemerintah Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan\r\nkepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam\r\nrangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi sebagaimana\r\ntelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan\r\nMenteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2024\r\ntentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pemuda\r\ndan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan\r\nSebagian Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan\r\nKeolahragaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah\r\nPusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi\r\nsudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan\r\nkebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; PP Nomor 19 Tahun 2022; Perpres Nomor 187 Tahun 2024; Permenkeu Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 107 Tahun 2024; Permenpora Nomor 1 Tahun 2025 \n Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah\r\nPusat; penetapan pelaksana dekonsentrasi dan pengelola keuangan; pembinaan dan pengawasan; pertanggungjawaban dan pelaporan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: \r\na. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun \r\n2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah\r\nBidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur\r\nsebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka\r\nPenyelenggaraan Dekonsentrasi (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2020 Nomor 358); \r\nb. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun\r\n2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda\r\ndan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan\r\nSebagian Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan\r\nKeolahragaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah\r\nPusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor\r\n1306); dan \r\nc. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun\r\n2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri\r\nPemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang\r\nPelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang\r\nKepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur sebagai\r\nWakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan\r\nDekonsentrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2024 Nomor 151), \r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 358)\n2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1306)\n3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan dekonsentrasi dan pengelolaan dana dekonsentrasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dasar hukumnya adalah Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). Urusan yang dilimpahkan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi kepemudaan dan keolahragaan dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Bidang kepemudaan dan keolahragaan meliputi program dan kegiatan yang mendukung pelayanan kepemudaan, pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan pengembangan industri olahraga. Menteri mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan dekonsentrasi, yang diprioritaskan untuk program dan kegiatan yang tidak menambah aset tetap, serta dapat dialokasikan sebagai dana penunjang. GWPP dapat merevisi alokasi anggaran dekonsentrasi setelah mendapat persetujuan dari Menteri, terutama dalam hal perubahan anggaran antar satuan kerja dan/atau target satuan kerja. GWPP menetapkan pelaksana dekonsentrasi dan pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada GWPP terhadap penyelenggaraan dekonsentrasi, yang dilakukan melalui pengendalian dan evaluasi oleh Sekretariat Kementerian bersama Deputi terkait, serta pengawasan oleh Inspektorat Kementerian. GWPP harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan dekonsentrasi kepada Menteri, yang kemudian dilaporkan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Pelaporan menggunakan sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93,99,103],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permenpora No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280463/permenpora-no-1-tahun-2024","44c02246-ad28-48f4-b85d-80a64549022a",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"Permenpora No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/255503/permenpora-no-5-tahun-2021","94e4de32-132f-46c9-8065-8ee6901b576d",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"Permenpora No. 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173885/permenpora-no-5-tahun-2020","e234180c-17c3-4814-9d8d-b2fbc476391c","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF YOUTH AND SPORTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2025
ON
IMPLEMENTATION OF DECONCENTRATION TO THE GOVERNOR AS
REPRESENTATIVE OF THE CENTRAL GOVERNMENT IN THE FIELD OF YOUTH AND SPORTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF YOUTH AND SPORTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to optimize the implementation of deconcentration and management of deconcentration funds, it is necessary to make changes to youth and sports programs delegated to the Governor as a representative of the central government;
that based on the provisions of Article 7 paragraph (2) of Government Regulation Number 19 of 2022 on Deconcentration and Co-administration, the implementation of deconcentration to the Governor as a representative of the central government is stipulated by a ministerial regulation;
that the Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de19bde2-4f65-4461-918c-c46f08a5c559","actionData","errors"]