[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd6ec9c8-c1e5-4081-9791-990af80602bf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-06-25","effective_date","2014-07-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Sosial NO. 8, BN.2014/NO.899, jdih.kemsos.go.id : 14 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2014. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang pedoman rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang berhadapan dengan hukum di dalam lembaga rehabilitasi sosial.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi penegak hukum dalam menitipkan atau menyerahkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke lembaga rehabilitasi, serta memberikan pedoman bagi penyelenggara rehabilitasi sosial agar proses rehabilitasi sosial dapat terlaksana dengan baik.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur beberapa hal penting, antara lain:

Persyaratan rehabilitasi sosial, termasuk persyaratan penerimaan dan registrasi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dengan status titipan atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pelaksanaan rehabilitasi sosial, yang meliputi berbagai bentuk layanan seperti motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan rujukan.
Tahapan rehabilitasi sosial, yang meliputi pengasramaan, orientasi, asesmen, rencana intervensi, intervensi, resosialisasi, reintegrasi, terminasi, dan pembinaan lanjut.
Pendampingan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial yang terlatih di bidang adiksi selama proses peradilan.
Pembiayaan rehabilitasi sosial yang bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan sumber pendanaan lain yang sah.
Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/walikota.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial.
Pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh lembaga rehabilitasi sosial kepada pihak-pihak terkait.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170476/permensos-no-16-tahun-2020","f10dc747-3a1c-46b7-8aa3-7f68ac146366","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 08 OF 2014
CONCERNING
GUIDELINES FOR SOCIAL REHABILITATION OF NARCOTIC ADDICTS AND VICTIMS OF
NARCOTICS ABUSE WHO ARE IN CONFLICT WITH THE LAW WITHIN
SOCIAL REHABILITATION INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that Law Number 35 of 2009 concerning
Narcotics states that narcotics addicts and victims of
narcotics abuse are required to undergo rehabilitation
medical and social rehabilitation;
that in order to organize social rehabilitation for
narcotics addicts and victims of narcotics abuse
who are in conflict with the law within social
rehabilitation institutions, it is necessary to develop guidelines;
that based on the considerations as intended
in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the
Minister

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd6ec9c8-c1e5-4081-9791-990af80602bf","actionData","errors"]