[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd3a6232-2f86-4002-991a-1c7533ec6180","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2018","number","12","year","2018","published_date","2018-09-28","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TANAH DAN BANGUNAN – HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2018/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan guna menjamin keadilan, iklim usaha yang kondusif, kepastian usaha dan melindungi kepentingan umum serta demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; \n dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penambahan ketentuan baru terkait pemungutan pajak secara manual dan elektronik, pemberian pengurangan dan keringanan pajak, pemberian sanksi administratif bagi pejabat pem buat akta tanah/ notaris dan kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Perda ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018. \n Penjelasan: 1 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 5)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan peraturan tersebut dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, menjamin keadilan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian usaha, dan melindungi kepentingan umum demi kesejahteraan masyarakat.

Perubahan meliputi:

Penambahan ayat pada Pasal 12 yang memungkinkan pemungutan pajak dilaksanakan secara manual maupun elektronik.
Perubahan pada Pasal 23 yang mengatur pemberian pengurangan dan keringanan pajak oleh Bupati atau pejabat berwenang dalam hal terjadi bencana, pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajak, usaha pengentasan kemiskinan, dan usaha peningkatan perekonomian masyarakat. Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Perubahan pada Pasal 29 mengenai sanksi administratif bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling tinggi sebesar Rp. 7.500.000,00 untuk setiap pelanggaran.\n2. Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling tinggi sebesar Rp. 250.000,00 untuk setiap laporan.\n3. Kepala instansi yang melaksanakan tugas di bidang pertanahan yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Kab. Pemalang No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277307/perda-kab-pemalang-no-7-tahun-2023","563656c8-483e-4b4a-afd2-db1165e6759c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PEMALANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEMALANG REGENCY
NUMBER 12 OF 2018
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF PEMALANG REGENCY
NUMBER 5 OF 2010 CONCERNING DUTY ON ACQUISITION OF RIGHTS
TO LAND AND BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PEMALANG,

Considering:

that Regional Regulation of Pemalang Regency Number 5 of 2010 concerning Duty on Acquisition of Rights to Land and Building needs to be adjusted to the development of laws and regulations to ensure justice, a conducive business climate, business certainty and protect the public interest and for the realization of community welfare;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Amendment to Regional Regulation of Pemalang Regency Number 5 of 2010 concerning Duty on Acquisition of Rights to Land and Building;

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd3a6232-2f86-4002-991a-1c7533ec6180","actionData","errors"]