[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dcff04ba-71bd-4289-946b-beadc1f1fb85","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-03-17","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sijunjung","place_of_enactment","Muaro Sijunjung","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retrtibusi perizinan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah serta meningkatkan pendapatan daerah perlu dilakukan perluasan objek retribusi; \r\nb. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dilakukan penambahan objek; \r\nc. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu \n Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang \r\nPerubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II \r\nSawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang \r\nPerubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 \r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 \r\ntentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di \r\nDaerah \r\nPeraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/ 9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan\r\nPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 \r\nTahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja \r\nAsing\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\nKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah \n Menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu \n 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 1998 Nomor 3);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 1999 Nomor 16);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2008 Nomor 15).\n4. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi;","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, dan pendapatan daerah melalui perluasan objek retribusi. Perubahan meliputi penambahan objek retribusi dan penyesuaian tarif.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Penambahan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagai jenis retribusi daerah.\n2. Perubahan definisi beberapa istilah dalam Pasal 1, termasuk penambahan definisi terkait Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Retribusi Perpanjangan IMTA.\n3. Penyesuaian perhitungan tarif retribusi izin gangguan berdasarkan luas tempat usaha, indeks gangguan, dan indeks lokasi.\n4. Penambahan bagian baru mengenai Retribusi Perpanjangan IMTA, yang mencakup nama retribusi, objek, subjek, wajib retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif, serta masa retribusi dan saat retribusi terutang.\n5. Penambahan ketentuan mengenai peninjauan tarif retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.\n6. Penegasan tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi, termasuk penggunaan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, pembayaran tunai, dan penagihan dengan STRD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kab. Sijunjung No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/311415/perda-kab-sijunjung-no-1-tahun-2024","5aa53e2b-9148-4aaf-9e7b-2b7480c10b6d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIJUNJUNG
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SIJUNJUNG REGENCY
NUMBER 5 OF 2016
ABOUT
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF
2012 CONCERNING CERTAIN PERMIT RETRIBUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SIJUNJUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve services to the community, regional independence and increase regional income, it is necessary to expand the object of retribution;
that Sijunjung Regency Regional Regulation Number 4 of 2012 concerning Certain Permit Retributions needs to be added to the object;
that according to the provisions of Article 2 paragraph (1) letter b of Government Regulation Number 97 of 2012 concerning Traffic Control Retribution and Retribution for Extending Permits for Employing Foreign Workers, Retribution for Extending Permits for Employing Foreign Workers is stipulated as Regional Retribution;
th

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dcff04ba-71bd-4289-946b-beadc1f1fb85","actionData","errors"]