For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Also known as: Permendesa PDTT 22/2018 · Permendesa PDTT No. 22 Tahun 2018 · Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2018

Status:
Inactive
Effective Date:31 Desember 2018Publication Date:26 Desember 2018
Struktur Organisasi Pemerintah

Information

TypePeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
ThemePerubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
LocationKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Effective Date31 Desember 2018
Publication Date26 Desember 2018
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463)

Peraturan Menteri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Perubahan tersebut meliputi perubahan pada Pasal 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 1057, penghapusan Pasal 1058, dan perubahan pada Lampiran Bagan Susunan Organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.

Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tugas di bidang pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Secara substansial, perubahan mencakup penyesuaian tugas dan fungsi Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Bagian Pengadaan, serta Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. Selain itu, dilakukan penyesuaian terkait Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

(-)

(-)